Oke lah, tujuan yang sangat mulia tentunya, meskipun terkesan normatif, jargon yang hanya laku dalam penyusunan proposal serta visi dan misi saja.
Pertanyaannya sekarang seberapa efektifkah program itu dalam pelaksanaannya? Apakah dengan keberadaan sertifikasi perkawinan ini mampu mencegah stunting?
Apakah pasangan yang mengikuti bimbingan pra nikah yang konon katanya dilakukan selama 3 bulan ini akan berkorelasi dengan tingkat perceraian?
Tingkat perceraian di Indonesia terus menunjukan peningkatan dari tahun ke tahun. Berdasarkan data yang saya dapat dari situs Mahkamah Agung. Sepanjang tahun 2018 lalu sebanyak 419.268 pasangan bercerai itu belum termasuk data di pengadilan umum yang mencatatkan perceraian non muslim.
Jangan pula menyebutkan program sertifikasi perkawinan itu, sebagai upaya pemerintah tanpa target dan efektifitas yang jelas. Karena jika program ini dilaksanakan berarti sudah berdasarkan riset dan penelitian yang terukur dengan hasil yang valid serta dapat dipertanggungjawabkan.
Perkawinan itu tentang Cinta, komitmen, kesabaran, rasa syukur dan tanggung jawab. Berdasarkan pengalaman saya dan pengetahuan umum tentang perkawinan, jika salah 2 saja dimiliki dalam kelima hal itu maka perkawinan akan cenderung bisa dipertahankan.
Bukan masalah sertifikasi, kalau pun memang mau dipaksakan program itu jalan. Jangan dijadikan sebagai syarat sebuah perkawinan.Â
Tak usah dipaksa, pasangan yang mau menikah biasanya sudah menyerap begitu banyak pengetahuan tentang perkawinan. Bisa dari internet, baca buku, nasihat orang tua hingga cerita peer grup nya.
Jadi menurut saya tak perlu lah pemerintah mewajibkan sertifikasi perkawinan ini, bikin program yang lain saja yamg lebih bermanfaat.
Toh nantinya kalau ini jadi dilaksanakan sertifikat itu hanya akan berupa kertas saja dengan manfaat yang sangat minimal
Sumber
