Anggaran itu ditetapkan harus berdasarkan kewajaran. Sulit juga rasanya kita bisa menerima anggaran buat kebutuhan-kebutuhan yang aneh dengan plafon anggaran yang fantastis.
Terkait hal ini Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menjadi bibir kedua yang membuat keramaian ini,Â
Walaupun sepertinya ia tak berminat menjawab substansinya. Ia malah sibuk menyalahkan sistem e-budgeting yang dibuat pada masa pemerintahan Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok.
Tak cukup hanya menyalahkan sistem, ia pun menyindir PSI, Â Anies menanggap apa yang dilakukan politikus PSI itu merupakan bentuk cari perhatian saja.
"Bagi orang-orang baru, manggung. Ini adalah kesempatan beratraksi," kata Anies di Balai Kota DKI, Rabu (31/10/19) kemarin seperti yang dikutip dari CNBCIndonesia.com.
Rupanya Ahok mendengar bahwa e-budgeting yang ia gagas dan dipakai di jaman pemerintahannya, disalahkan Anies.Â
Ia pun kemudian bersuara dan menyatakan bahwa sistem tersebut sudah bagus dan membuat siapapun bisa mengawasi pembahasan APBD DKI melalui situs tersebut dan kemungkinan korupsi menjadi sangat kecil karena transparan.
"Sistem itu berjalan baik jika yang input datanya tidak ada niat mark up, apalagi maling," ucap Ahok saat dihubungi, Kamis (31/10/2019). Seperti yang dilansir Detik.com.
Ahok merupakan bibir ketiga yang membuat isu Aibon ini menjadi meluas kemana-mana. Tak berhenti di Ahok rupanya. Gubernur sebelum Anies pun, Djarot Saeful Hidayat turut berkomentar.
Ia menyatakan sistemnya sudah baik, dan tak ada masalah, jika ada kurang tinggal diperbaiki saja.Â
Di lain pihak, Â teguran pun dilayangkan kepada William oleh Wakil Ketua Komisi A DPRD DKI Inggard Joshua yang merupakan anggota fraksi Gerindra. Terkait masalah anggaran Aibon ini.
