Kabinet Indonesia Maju, Lebih Indah Kabarnya dari Rupa?

Presiden Jokowi secara resmi sudah mengumumkan sekaligus melantik line up para pembantunya dalam menjalankan pemerintahan di periode nya yang ke II.

Kabinet yang dinamai sebagai Kabinet Indonesia Maju ini diharapkan akan membuat Indonesia lebih maju, masyarakatnya sejahtera, Baldatun Thayibatun Warabun Ghafur. 

Begitulah kira-kira yang diharapkan Jokowi terkait penamaan kabinetnya.

"Dalam 5 tahun kemarin kita kerja, kerja, kerja. Sekarang arahnya dikerucutkan untuk mengantarkan Indonesia maju," ucap Jokowi di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Rabu (23/10/2019) kemarin. Seperti yang dilansir Detik.com.

Jajaran menteri yang ada dikabinetnya kali ini memang terlihat seperti hasil kompromi, tak kurang dari 16 orang menteri berasal dari Partai Politik dan 18 dari kaum teknokrat. Artinya 53 persen profesional, 47 persen dari Parpol. Komposisinya hampir samalah seperti yang Jokowi sebutkan sebelum kabinet diumumkan.

Ada beberapa menteri yang mengejutkan, ada beberapa yang dianggap bisa menjadi liability, ada juga yang di puji. Banyak juga yang kecewa melihat line up kabinet ini.

Contohnya, banyak pihak masih menginginkan Susi Pudjiastuti masuk, eh malah diganti Edhi Prabowo dari Gerindra. Penempatan founder Gojek, Nadiem Anwar Makarim pun sempat menuai berbagai pendapat miring.

Bahkan meme lucu terkait penempatan Nadiem sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan bertebaran di linimasa. 

Pengangkatan Prabowo Subianto sang rival sebagai Menteri Pertahanan terlihat paling banyak dibicarakan pro dan kontra terjadi. Bagi para penggiat HAM, isu lama terkait keterlibatan Prabowo dalam pelanggaran HAM 1998.

 Walaupun sebenarnya tak ada yang menyangsikan kapabilitas Prabowo sebagai Menhan.

Di bidang ekonomi, Menteri Perdagangan di pegang wakil Partai PKB, Agus Suparmanto, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita dari Golkar, Menteri Tenaga Kerja Ida Fauziyah dari PKB, dan Menteri Bappenas /PPN juga dari Partai, Suharso Monoarfa dari PPP.

Bahkan Menteri Koordinator Perekonomian yang mengorkestrasi kebijakan ekonomi Indonesia ya dari Partai juga, Airlangga Hartarto Ketua umum Golkar.

Sontak saja dengan komposisi seperti ini pasar merespon negatif, walau tertolong dengan penunjukan kembali Sri Mulyani Indrawati sebagai Menteri Keuangan dan Erick Thohir sebagai Menteri BUMN.

Pasar menganggap dengan komposisi sektor ekonomi seperti ini, potensi diintervensi kepentingan politik sangat besar. 

Walaupun saya sih melihat nggak fair juga ber sak wasangka seperti itu sebelum melihat bagaimana mereka merangkai kebijakan dan menjalankan roda manajemen kementeriannya. 

Namun itu lah faktanya, karena mereka melihat dari kompetensi dan rekam jejak selama ini. 

"Apalagi Menteri Bappenas baru, jawaban masih normatif. Respons pasar meragukan. ketika ditanya tidak ada jawaban yang responsif. Sebenarnya yang dibutuhkan di menteri ekonomi kemampuan mereka melakukan koordinasi dan melakukan eksekusi," kata Enny Sri Hartati, Ekonom Institute for Development Economics and Finance (Indef). Seperti yang dikutip dari Kontan.co.id.

Di Kementerian Kesehataan pun ternyata ada masalah penunjukan Dokter Terawan  Adi Putranto ditolak oleh Ikatan Dokter Indonesia (IDI). Surat penolakan resminya sudah beredar di linimasa jagat maya. Ditandatangani oleh Ketuanya.

Alasannya karena Dokter Terawan pernah di pecat IDI, dalam sidang Majelis Kehormatan Etik Kedokteran (MKEK) PB IDI selama 12 bulan 26 Februari 2018- 25 Februari 2019.

Ia dikenai sanksi atas pelanggaran etik serius dengan karena metode terapi "cuci otak" yang ia terapkan bagi penderita stroke.

Belum ada tanggapan apapun dari pihak Presiden Jokowi terkait keberatan keberatan yang dilayangkan masyarakat terkait Kabinet Indonesia Maju ini.

Namun saya duga, ini lah komposisi terbaik yang bisa Jokowi susun dengan berbagai tekanan yang datang kepada dirinya. Karena suka atau tidak Jokowi tak punya kemewahan untuk memilih sendiri seluruh menterinya.

Ya memang ada aturan yang mengatakan bahwa penunjukan dan pengangkatan menteri adalah hak prerogatif Presiden, kendati kenyataannya kan tak seperti itu ada hal-hal yang harus dihitung secara politik.

Karena pemerintahan tak akan berjalan efektif jika dijalan terus menerus diganggu akibat tak berkompromi untuk urusan ini.

Sebenarnya masyarakat itu over expectation terhadap Jokowi dalam menyusun para pembantunya tersebut, apalagi beberapa kali Jokowi mengatakan ia tak ada beban lagi dalam memerintah di periodenya yang ke 2 ini.

Yah masyarakat tadinya sangat berharap kata "tanpa beban" akan termanifestasi dalam line up kabinet, namun fakta nya tak seperti itu. Indah kabar dari rupa. 

Tapi sekali lagi itulah faktanya, menteri sudah disusun dan dilantik. Mau bagaimana lagi, kita sebagai rakyat harus lebih luas menyediakan ruang pemakluman. Tinggal kita tunggu bagaimana mereka bekerja, apakah memang tak perform atau sebaliknya.

Tak fair juga jika kita menilai sesuatu dengan sak wangsa sangka. Semoga mereka bisa amanah menjalankan tugas negara ini.

Selamat Bekerja Kabinet Indonesia Maju.