Mohon tunggu...
Fery. W
Fery. W Mohon Tunggu... Administrasi - Berharap memberi manfaat
Akun Diblokir

Akun ini diblokir karena melanggar Syarat dan Ketentuan Kompasiana.
Untuk informasi lebih lanjut Anda dapat menghubungi kami melalui fitur bantuan.

Penikmat Aksara, Musik dan Tontonan. Politik, Ekonomi dan Budaya Emailnya Ferywidiamoko24@gmail.com

Selanjutnya

Tutup

Kebijakan Pilihan

Kabinet Indonesia Maju, Lebih Indah Kabarnya dari Rupa?

24 Oktober 2019   07:35 Diperbarui: 24 Oktober 2019   10:51 268
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.

Bahkan Menteri Koordinator Perekonomian yang mengorkestrasi kebijakan ekonomi Indonesia ya dari Partai juga, Airlangga Hartarto Ketua umum Golkar.

Sontak saja dengan komposisi seperti ini pasar merespon negatif, walau tertolong dengan penunjukan kembali Sri Mulyani Indrawati sebagai Menteri Keuangan dan Erick Thohir sebagai Menteri BUMN.

Pasar menganggap dengan komposisi sektor ekonomi seperti ini, potensi diintervensi kepentingan politik sangat besar. 

Walaupun saya sih melihat nggak fair juga ber sak wasangka seperti itu sebelum melihat bagaimana mereka merangkai kebijakan dan menjalankan roda manajemen kementeriannya. 

Namun itu lah faktanya, karena mereka melihat dari kompetensi dan rekam jejak selama ini. 

"Apalagi Menteri Bappenas baru, jawaban masih normatif. Respons pasar meragukan. ketika ditanya tidak ada jawaban yang responsif. Sebenarnya yang dibutuhkan di menteri ekonomi kemampuan mereka melakukan koordinasi dan melakukan eksekusi," kata Enny Sri Hartati, Ekonom Institute for Development Economics and Finance (Indef). Seperti yang dikutip dari Kontan.co.id.

Di Kementerian Kesehataan pun ternyata ada masalah penunjukan Dokter Terawan  Adi Putranto ditolak oleh Ikatan Dokter Indonesia (IDI). Surat penolakan resminya sudah beredar di linimasa jagat maya. Ditandatangani oleh Ketuanya.

Alasannya karena Dokter Terawan pernah di pecat IDI, dalam sidang Majelis Kehormatan Etik Kedokteran (MKEK) PB IDI selama 12 bulan 26 Februari 2018- 25 Februari 2019.

Ia dikenai sanksi atas pelanggaran etik serius dengan karena metode terapi "cuci otak" yang ia terapkan bagi penderita stroke.

Belum ada tanggapan apapun dari pihak Presiden Jokowi terkait keberatan keberatan yang dilayangkan masyarakat terkait Kabinet Indonesia Maju ini.

Namun saya duga, ini lah komposisi terbaik yang bisa Jokowi susun dengan berbagai tekanan yang datang kepada dirinya. Karena suka atau tidak Jokowi tak punya kemewahan untuk memilih sendiri seluruh menterinya.

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
  3. 3
Mohon tunggu...

Lihat Konten Kebijakan Selengkapnya
Lihat Kebijakan Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun