Pertemuan ke dua antara Prabowo dan Jokowi beberapa waktu lalu di Istana Negara, Jakarta diyakini untuk membicarakan arah dukungan Gerindra terhadap pemerintahan Jokowi jilid 2.
Seperti diketahui bersama, Gerindra terlihat membuka opsi untuk bergabung dengan pemerintah Jokowi. Namun tentu saja ada syarat tertentu yang harus disepakati.
Prabowo bersama Gerindra, menyorongkan sebuah konsep yang mereka sebut sebagai "strategi dorongan besar" atau Big Push Strategy.
Konsep di sektor ekonomi ini diharapkan akan mampu membawa Indonesia menjadi negara mandiri di bidang pangan, energi, dan sumber daya air.
"Seandainya Gerindra diminta untuk bergabung, syaratnya adalah program dan konsep tersebut yang harus dijalankan," ucap Sugiono Wakil Ketua Umum Gerindra, seperti yang dilansir CNNIndonesia.com.
Artinya Gerindra harus diberikan porsi yang cukup untuk bergerak disektor pertanian untuk kebutuhan swasembada pangan, dan bidang ESDM untuk swasembada energi dan air.
Paling tidak di dua sektor tersebut jabatan menteri harus ada ditangan mereka. Strategi ini ditambah beberapa hal di bidang Industri diharapkan Prabowo akan mampu membawa perekonomian Indonesia tumbuh 2 digit.
"Kami siap kalau diperlukan dan siap memberikan gagasan dan mendorong ekonomi tumbuh double digit (10% atau lebih). Kami siap membantu," ujar Prabowo usai menemui Presiden Jokowi di Istana Negara, Jakarta, Jumat (11/10/2019).seperti dikutip dari CNBCIndonesia.com.
Mungkinkah? Seperti diketahui pertumbuhan ekonomi Indonesia pada semester pertama 2019 hanya tumbuh 5,06 persen. Bank Dunia meramalkan pertumbuhan ekonomi Indonesia untuk tahun 2019 ini hanya 5 persen.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memprediksi kuartal ke 3 tahun 2019 ekonomi Indonesia akan tumbuh diatas 5 persen. Pertumbuhan ekonomi Indonesia selama ini lebih banyak disokong oleh sektor konsumsi dalam negeri.
"Kita lihat kuartal III dan IV mungkin yang harus kita lihat adalah investasi apakah masih akan tetap di level 5% itu, dan tadi dinamika ekspor impor," ujarnya, di Kantor Pusat Ditjen Pajak, Jakarta, Senin (14/10/2019 seperti yang dikutip dari CNBCIndonesia.com.
