Posisi Menteri bagai Hewan Kurban

Jual beli hewan yang biasa di pakai untuk kebutuhan Qurban menjelang Idul Adha berlangsung masif. Menurut data Kementerian Pertanian tahun 2018 hewan qurban yang diperjualbelikan di seluruh wilayah Indonesia sebanyak 1.504.588 ekor. Jumlah yang cukup besar bukan?

Masifnya jual beli hewan qurban kalau kita personifikasikan dengan kondisi politik nasional terutama yang berkaitan siapa dapat jabatan apa pasca penetapan pemenang pemilihan presiden 2019 sepertinya berkorelasi.

Partai-partai politik yang mendukung Jokowi sehingga ia terpilih kembali, ramai-ramai berjualan jasanya yang dianggap sebagai mata uang untuk membeli jabatan lebih banyak. 

Tak ketinggalan di seberang sana mereka yang pada saat pilpres berada di sisi pendukung capres kalah. Menyodorkan mata uang bernama rekonsiliasi siapa tahu bisa berlaku sebagai mata uang untuk membeli jabatan.

Ya politik dagang sapi sedang berlangsung hari-hari belakangan ini. Alih-alih berpikir untuk kemajuan dan kesejahteraan rakyat mereka malah sibuk  berebut jabatan. 

Seorang Ketua Umum partai pendukung Jokowi, Muhaimin Iskandar Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) meminta jatah jabatan menteri, langsung tanpa malu-malu "Saya enggak berani berharap tapi berdoa saja, usulin 10 minimal (kader PKB jadi menteri)," kata Cak Imin. 

Kemudian, ditimpali partai pendukung lainya, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), dalam Kongres di Bali beberapa hari yang lalu sang Ketua Umum, Megawati Soekarno Putri dalam Pidato pembukaan kongres dihadapan Jokowi yang hadir sebagai Presiden. 

Mega minta jatah menteri dengan terang dan jelas "Nanti di (pemerintahan) Pak Jokowi (jatah menteri) harus banyak. Orang kita pemenang. Jangan nanti saya dikasih cuma empat (menteri) ya. Emoh," kata Megawati saat membuka Kongres PDIP di Hotel Grand Inna Bali Beach, Kamis (8/8/2019). Seperti yang dikutip dari CnbcIndonesia.com

Selain 2 partai yang terang-terangan meminta jatah,ada yang malu-malu seperti Golkar, mereka tidak meminta dengan jumlah tertentu "Golkar kan di bawah PDI-P (suara). Kita tidak minta yang terbanyak," kata Airlangga  Ketua Umum Partai Golkar di kantor DPP Partai Golkar, Slipi. Beberapa waktu lalu seperti yang dilansir Kompas.com

Begitu pun Partai Persatuan Pembangunan (PPP) berusaha menekan namun tahu diri karena perolehan suaranya sedikit sekali, walaupun masih berani juga menyebut angka seperti yang diungkapkan Ketua DPP PPP,Asrul Sani, "Kalau Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) menyebut 10 (nama), Partai NasDem 11 (nama), PPP sembilan (nama). Sembilan nama itu kita sudah serahkan ke Pak Jokowi," ungkapnya beberapa waktu lalu,di Sentul. 

Agak berbeda, Partai Nasional Demokrat (Nasdem) lebih santai, mereka lebih berharap proporsionalitas dalam menentukan jatah menteri, seperti yang diucapkan Ketua DPP Partai Nasdem, Irma Suryani Chaniago, "Saya menilainya permintaan kursi menteri paling banyak dari PDIP adalah hal yang wajar. Namun, yang harus diperhatikan adalah aspek proporsionalitas pembagiannya," kata Irma di kompleks Gedung MPR/DPR/DPR RI, Jakarta, Jumat (9/8/2019).seperti yang di kutip dari Suara.com.