Agar Listrik Padam Tak Berulang, Hilangkan Monopoli

Mati Listrik, listrik padam, mati lampu, atau apalah itu istilahnya, yang jelas Perusahaan Listrik Negara alias PLN sebagai perusahan dedicated mengurus urusan pengelolaan dan distribusi listrik bagi pelanggannya di seluruh pelosok Indonesia. 

Pada hari minggu tanggal 4 Agustus 2019 telah gagal memenuhi tugasnya memasok aliran listrik  bagi jutaan pelanggannya di sebagian Jawa Tengah, hampir seluruh Jawa Barat dan Banten, dan seluruh wilayah di ibukota Indonesia, Jakarta.

Bagi sebuah perusahaan yang terikat dengan Good Governance, terutama dibidang pelayanan dan pendistribusian produk dan kemudian gagal melakukannya, itu adalah sebuah aib. 

Terlepas dari alasan penyebabnya yang jelas mereka tak bisa memenuhi apa yang seharusnya mereka lakukan. Pelanggan dan stakeholder tidak mau mendengar alasan apapun. Yang terpenting semua misinya terpenuhi, itu saja.

Presiden sebagai pemimpin pemerintah yang notabene-nya pemegang saham 100% PLN pantas marah, seperti marahnya para pelanggan yang mengalami pemadaman listrik masal kemarin. 

Jokowi sebagai Presiden sampai harus mendatangi langsung  Kantor Pusat PLN untuk minta penjelasan langsung terkait masalah pemadaman masal itu. 

Ia marah dan merasa tidak puas dengan kinerja manajemen PLN. Raut muka Jokowi yang kecewa terlihat jelas saat ia mendengarkan penjelasan top manajemen PLN. "Seharusnya PLN sudah punya Contingency plan dan back-up plan bila gangguan teknis seperti ini terjadi" ujarnya.

Presiden merasa penjelasan PLN itu bertele-tele terlalu panjang dan sangat teknis " yang ingin saya tahu cuma kenapa itu terjadi dan bagaiman memastikan blackout itu tidak terjadi lagi, itu saja bukan penjelasan panjang seperti itu,"ungkapnya.

Penjelasan Pelaksana Tugas (PLT) Direktur Utama PLN Sripeni Intan Cahyani tidak membuat Jokowi puas rupanya. Sripeni merupakan PLT kedua semenjak Direktur Utama PLN Sofyan Basir mundur akibat terjerat kasus korupsi dan ditahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bulan Mei 2019 lalu.  

Sripeni merupakan PLT kedua dalam 2 bulan semenjak Sofyan Basir mundur, setelah sebelumnya, Djoko Abdulmanan. Aneh sekali perusahaan sebesar dan memiliki kompleksitas yang tinggi bahkan direksinya pun berjumlah 11 orang, harus berganti nahkoda setiap bulan.

Sripeni baru menjabat PLT Dirut PLN 2 hari, ketika pemadaman masal terjadi. Ia seperti ketiban pulung dan mungkin satu-satunya pejabat BUMN yang dimarahi Jokowi secara langsung.