OTT yang Tak Pernah Padam, Tantangan bagi "The Next" Pimpinan KPK

Namun demikian  korupsi bukan hanya masalah moralitas semata, ada pintu masuk menuju kesana yaitu monopoli kekuasaan disertai dengan kekuasaan tanpa batas. Jalan menuju perilaku koruptif akan menjadi lebih terang manakala upaya-upaya terkait akuntabilitas dan transparansi serta pengawasan tidak diindahkan. Sehingga praktek pengawasan yang seharusnya dijalankan oleh berbagai institusi yang berfungsi mengawasi menjadi seperti impoten. Peran serta masyarakat luas diperlukan untuk memberantas virus korupsi ini. Lembaga-lembaga penegak hukum tidak mungkin mampu membasminya secara menyeluruh tanpa melibatkan pihak lain. Perlawanan terhadap perilaku koruptif para birokrat harus dilakukan semua pihak secara lebih nyata, dan didukung oleh berbagai pihak. Ada dua hal  yang perlu ditekankan dalam melawan korupsi yang sudah merajalela itu.

Pertama, membangun sistem pengawasan dan kontrol yang ketat terhadap kekuasaan, tanpa keduanya maka peluang korupsi mejadi terbuka lebar.Partisipasi aktif semua komponen masyarakat sangat dibutuhkan dalam melakukan pengawasan ini. KPK dengan salah satu kewenangannya sebagai lembaga pencegahan korupsi harus terus memberikan dorongan agar masyarakat berperan aktif dalam melakukan pengawasan pada setiap elemen lembaga pemerintahan baik di eksekutif, legislatif maupun yudikatif. 

Kedua, mendorong akuntabilitas dan transparansi. Keterbukaan dan pertanggung jawaban dari setiap penggunaan anggaran, masih menjadi barang langka. Begitu banyak kelompok dan kalangan yang kesulitan dalam mengakses data dari Pemerintah, khusunya terkait anggaran. Padahal proses keterbukaan dan pertanggung jawaban, menjadi bagian penting dalam menekan korupsi. Semakin terbuka proses pertanggung jawaban, maka semakin tipis pula peluang korupsi bisa terjadi.

Memang benar bahwa keterbukaan tidak serta merta menjadi jaminan bahwa korupsi tidak akan terjadi. Namun upaya tersebut menjadi modal awal, bagaimana penggunaan anggaran dapat dipertanggung jawabkan secara terbuka dihadapan publik. Masyarakat luas harus diberikan akses data, mengingat para pejabat pemerintahan telah menggunakan uang negara, yang notabene adalah uang yang berasal dari rakyat sendiri. 

Kedua hal tersebut diatas akan menjadi pekerjaan rumah bagi pimpinan KPK yang segera akan dipilih. KPK harus mulai konsentrasi memperbaiki hulu masalah dari perilaku korupsi ini, bukan hanya hilirnya. Identifikasi apa saja yang menjadi sumber masalah perilaku korupsi tersebut.

Sumber.

https://news.okezone.com/read/2010/10/12/58/381560/anatomi-korupsi-di-indonesia-dan-solusinya 

https://www.herdi.web.id/anatomi-korupsi/ 

Detik.com