Pemilu 2019, Pemilu Pertama?

Selain masalah KPU, Lembaga Survey  yang mengeluarkan hasil hitung cepat pun dipermasalahkan. Mereka menuduh Lembaga Survey itu memihak petahana, 01 hanya karena kebetulan angka hitung cepat itu yang unggul 01, metodeloginya dan sebaran samplenya dipertanyakan bahkan terakhir Lembaga-lembaga survey ini diadukan ke Bareskrim Polri dengan tuduhan membingungkan masyarakat. 

Sampai-sampai asosiasi yang menaungi Lembaga-Lembaga Survey it, PERSEPI mengadakan paparan untuk menerangkan teknis ilmu statistik yang dipakai dalam kegiatan hitung cepat ini, semua lembaga survey hadir dan memapatkan semuanya.

Lembaga survey bukan pertama kali ini melakukan kegiatan hitung cepat, tapi mulai dari tahun 2004 pemilu kedua pasca reformasi sudah melakukan kegiatan ini, dan setelah itu sudah lebih dari seribu kali melaksanakan hitung cepat dalam pilkada  diseluruh indonesia dan beberapa kali pemilu nasional, dan selama ini tidak ada masalah seperti ini. 

Dan yang lebih aneh ada beberpa partai pendukung 02  mempercayai hasil hitung cepat ini dalam pemilu legislatif yang menunjukan bahwa partai itu mendapatkan suara lebih banyak secara signifikan . Padahal metode, pelaksanaannya dilakukan sama semuanya. Ambigu.

Pemilu 2019 ini serasa menjadi pemilu pertama, hampir semua kelengkapan pelaksanaan pemilu dipertanyakan, padahal segala kelengkapan itu sudah ada jauh sebelum ada kubu-kubuan ini. 

Janganlah hanya karena merasa akan kalah kemudian narasi-narasi  mendeligitimasi hasil pemilu dibangun bahkan dengan ancaman People Power, dan meminta bawaslu untuk mendikualifikasi pasangan 01 dengan dalih telah terjadi kecurangan  terstruktur, sistematis dan masif. 

Kecurangan memang terjadi dari kedua belah pihak dan itu dilakukan secara sporadis saja. Bawaslu sudah menyatakan belum ditemukan  "Sampai hari ini belum, sampai hari ini belum (ada). Yang khusus laporan dugaan TSM belum ada," ujar Abhan di Kantor Bawaslu, Jakarta, Kamis (2/5/2019. 

Apabila pihak 02 memang benar memiliki bukti-bukti kecurangan TSM ajukan saja ke bawaslu dan apabila masih belum puas bawa ke Mahkamah Konstitusi (MK)angan menggiring opini publik yang akan menimbulkan polarisasi yang telah terjadi sejak dari 2014 lalu menjadi lebih tajam, dan menimbulkan konflik antara dua pendukung. 

Pemilu dan kekuasaan hanyalah sebuah alat berdemokrasi yang memiliki tujuan akhir kesejahteraan rakyat Indonesia, kesejateraan akan terbangun bilamana kita bisa bersatu. Jangan hanya karena keinginannya tidak terpenuhi rakyat dikorbankan. 

SUMBER:

wikipedia.org
kompas.com
tribunnews.com