Pengurangan anggaran perjalanan dinas di Kementerian Luar Negeri dapat berdampak pada penurunan kinerja diplomasi Indonesia. Hal ini dapat mengakibatkan dampak yang signifikan terhadap kinerja pemerintah secara keseluruhan.
Atau untuk kegiatan seminar dan rapat atau sejenisnya yang anggarannya dipangkas hingga 45 persen, wajar dilakukan di Kementerian Lingkungan Hidup mengingat anggaran mereka menunjukkan bahwa alokasi dana sebesar 70 persen tidak digunakan untuk belanja modal, melainkan lebih banyak dialokasikan untuk belanja pegawai.Â
Padahal, anggaran tersebut dapat dimanfaatkan untuk pengadaan bibit tanaman seperti akasia, trembesi, dan mangrove yang memiliki peran penting dalam konservasi lingkungan.Â
Namun, faktanya struktur anggaran menunjukkan bahwa sebagian besar dana justru dialokasikan untuk kegiatan sosialisasi, komunikasi teknis, seminar, dan kegiatan serupa lainnya.
Tak semua anggaran perlu dibabat habis-habisan seperti sekarang. Kebijakan pemangkasan anggaran termasuk perjalanan dinas akan mempengaruhi kinerja ASN. Karena, selama ini, sangat sulit bagi pegawai negeri untuk mengurangi dan menghemat anggaran terutama perjalanan dinas tanpa mengorbankan kinerja mereka.
Pengurangan dana belanja pegawai atau perjalanan dinas akan berujung pada pengurangan kegiatan pegawai. Hal ini disebabkan oleh struktur tunjangan yang terkait dengan kegiatan yang dilakukan.
Karena pada dasarnya seperti diungkapkan oleh ahli ekonomi dari George Mason University, Gordon Tullock, dalam bukunya 'The Politics of Bureaucracy' pegawai organisasi publik cenderung menjadi budget maximizer.Â
Berbeda dengan organisasi swasta yang memberikan insentif kepada pegawai yang melakukan penghematan, pegawai di organisasi publik tidak memiliki insentif serupa.
Jadi, penghematan anggaran di Kementerian dan Lembaga serta Pemerintah Daerah ingin berhasil perlu dibarengi dengan reformasi birokrasi.Â
Reformasi birokrasi merupakan sebuah upaya untuk melakukan pembaruan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan dengan tujuan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).
Ambiguitas Penghematan Anggaran di Pemerintahan Prabowo
Menariknya lagi, kebijakan pemotongan anggaran dalam rangka penghematan ini, paradoksal dengan bertambahnya nomenklatur kementerian dan lembaga yang cenderung boros.
