ORI027 menjadi pembukanya.
Memasuki awal tahun 2025, Pemerintah Indonesia kembali akan menerbitkan Surat Berharga Negara (SBN) ritel, instrumen Obligasi Negara Ritel seriMenurut jadwal yang telah dilansir Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan (DJPPR-Kemenkeu) selaku wakil Pemerintah Indonesia dalam penerbitan SBN, ORI027 rencananya akan mulai ditawarkan pada 27 Januari 2025, hingga ditutup 20 Februari 2025.
Sekilas Tentang ORI027
Seperti halnya penerbitan seri-seri ORI sebelumnya, karakteristik utama dari seri ini, menawarkan imbal hasil atau kupon yang flat rate atau berbunga tetap hingga masa jatuh temponya tiba.
Karakteristik utama lainnya, ORI027 bisa diperdagangkan kembali di pasar sekunder alias tradeable.
Apabila mengacu pada tiga penerbitan seri ORI terakhir dan sepertinya tak ada perubahan, skema penawarannya masih menggunakan dual tranches, satu penerbitan dengan dua masa jatuh tempo atau tenor dan kupon berbeda.
Menurut catatan saya, seri ORI terakhir yang ditawarkan Pemerintah pada 30 September 2024 - 24 Oktober 2024 yaitu ORI026 yang memiliki tenor 3 tahun dan 6 tahun serta kupon 6,30 persen untuk tenor 3 tahun dan 6,40 untuk tenor 6 tahun.
Hasil penawaran dua sub seri ORI026, berhasil memobilisasi dana masyarakat sebesar Rp19,3 triliun, rinciannya, ORI026T3 Â diserap sebesar Rp16,31 triliun dan ORI026T6 sebesar Rp3,04 triliun.
Jumlah investor yang menanamkan uangnya di ORI026 menurut data DJPPR-Kemenkeu sebanyak 46.414 investor
Potensi Cuan dan PertimbangannyaÂ
Nah, berkaca pada hal tersebut, menandakan pendalaman pasar terus berlanjut,dengan diimbuhi berbagai faktor lainnya, seperti potensi imbal hasil yang ditawarkan kemungkinan akan lebih tinggi dibandingkan penawaran seri ORI dan SBN ritel sebelumnya, karena di pasar saat ini, yield obligasi sedang mengalami tekanan.
Alhasil, ORI027 bakal disambut cukup meriah oleh investor domestik, minat mereka untuk berinvestasi di instrumen ini akan cukup tinggi.
Berdasarkan keterangan DJPPR-Kemenkeu, dalam menentukan besaran imbal hasil atau dalam konteks Surat Utang Negara (SUN) seperti ORI027 biasanya disebut kupon, Pemerintah mempertimbangkan 5 hal.
Pertama, tingkat suku bunga acuan yang dirilis bank sentral (BI), di saat instrumen keuangan fixed income itu ditawarkan.
Kedua, tingkat rata-rata suku bunga deposito di atas 12 bulan, diberbagai bank-bank besar nasional.
Ketiga, yield atau imbal hasil SBN dengan tenor serupa di pasar sekunder, saat seri SBN ritel itu diterbitkan.
Keempat, threshold suku bunga penjaminan yang ditetapkan oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).
Dan terakhir, kondisi perekonomian domestik maupun global.
Merujuk pada kelima hal tersebut, menurut hasil rapat Dewan Gubernur BI terakhir pada Desember 2024, suku bunga acuan BI saat ini, masih tetap di level 6 persen.
Berdasarkan informasi yang saya kumpulkan, suku bunga deposito tenor 12 bulan di beberapa bank besar nasional, BUKU IV saat ini, berada di kisaran antara 2 persen hingga 3 persen.
Threshold suku bunga deposito yang masuk dalam penjaminan LPS, seperti yang saya kutip dari situs resminya, LPS.go.id, berada di posisi 4,25 persen.
Sedangkan untuk yield SBN, menurut data yang dirilis PT. Penilai Harga Efek Indonesia (PHEI) pada Selasa (07/01/2025) hari ini, untuk SBN bertenor 3 dan 6 tahun yang biasanya menjadi jangka waktu ORI, berada di angka 6,93 persen.
Sementara untuk SBN bertenor 6 tahun, sedikit di atas 7 persen, tepatnya 7,02 persen.
Kondisi ekonomi global yang dikemudian hari bakal berimbas pada pergerakan ekonomi domestik. Faktor Trump yang akan dilantik menjadi Presiden Amerika Serikat pada 20 Januari 2025, tetap membayangi ketidakpastian ekonomi global, selain situasi geopolitik dunia yang masih belum terlihat ujungnya.
Kebijakan Trump yang cenderung proteksionis, dapat menciptakan fluktuasi yang sangat tinggi di pasar keuangan global, dan sangat berpengaruh terhadap meningkatnya yield obligasi secara keseluruhan.
Belum lagi, jika berbicara masalah potensi perang dagang antara AS dan China yang kemungkinan terus berlanjut.
Hal tersebut tentu saja sangat berpengaruh terhadap ekonomi domestik, ditambah lagi ada potensi semakin menganganya defisit APBN akibat pembatalan kenaikan PPN menjadi 12 persen secara umum.
Ditambah lagi dengan bejibunnya utang negara yang akan jatuh tempo tahun 2025 ini. Menurut catatan Kemenkeu berada di angka Rp800,3 triliun.
Kondisi-kondisi tersebut membuka pintu bagi para investor untuk meminta tingkat kupon lebih tinggi kepada Pemerintah, saat mereka menerbitkan surat utang.
Proyeksi Kupon ORI027
Nah, dengan dasar-dasar pertimbangan tersebut, beberapa analis pasar keuangan memproyeksikan kupon yang nantinya ditawarkan ORI027, berada di kisaran antara 6,80 persen hingga 7 persen.
Sedikit berbeda, proyeksi yang saya lakukan angkanya lebih moderat, kupon ORI027 berada di kisaran 6,50 persen hingga 6,80 persen.
Pertimbangannya, angka tersebut sudah jauh lebih tinggi dari rata-rata suku bunga deposito yang kini sedang berjalan.
Tren suku bunga acuan BI, sepertinya cenderung menurun apalagi setelah suku bunga Bank Sentral AS atau The Fed diturunkan sebesar 25 basis poin menjadi 4,50-4,75 pada akhir November 2024 lalu. Pemangkasan suku bunga The Fed, biasanya bakal diikuti oleh tindakan serupa oleh bank sentral di berbagai negara, termasuk BI.
Selain itu, segmen investor SBN ritel ini agak berbeda dengan SBN Umum, sehingga potret level suku bunga SBN umum di pasar sekunder, tak serta merta akan menggambarkan tingkat imbal hasil di SBN ritel.
Namun, untuk pastinya, kita tunggu saja pengumuman resmi dari DJPPR-Kemenkeu, berapa kupon yang akan mereka tawarkan, biasanya dilakukan 2 hari menjelang hari H penawaran.
Penutup
ORI027 menawarkan peluang investasi yang menarik bagi investor yang mencari imbal hasil tetap dengan risiko yang relatif rendah.Â
Namun, masyarakat perlu mempertimbangkan dengan cermat profil risiko masing-masing dan melakukan riset yang mendalam sebelum memutuskan untuk berinvestasi.Â
Dengan minat yang tinggi dari masyarakat, ORI027 diharapkan dapat membantu pemerintah dalam membiayai proyek-proyek pembangunan nasional.Â
Ke depannya, pemerintah perlu terus berupaya meningkatkan literasi keuangan masyarakat agar semakin banyak masyarakat yang berpartisipasi dalam pasar modal.
https://www.djppr.kemenkeu.go.id/sbnritel
Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H