Mohon tunggu...
Efwe
Efwe Mohon Tunggu... Administrasi - Officer yang Menulis

Penikmat Aksara, Ekonomi, Politik, dan Budaya

Selanjutnya

Tutup

Money Artikel Utama

Di Balik Seruan Frugal Living, Protes Rakyat Atas Kenaikan PPN 12%, Ancam Pertumbuhan Ekonomi

23 November 2024   19:53 Diperbarui: 25 November 2024   01:24 488
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Bagikan ide kreativitasmu dalam bentuk konten di Kompasiana | Sumber gambar: Freepik

Maksudnya minimal disini, paling tidak saat kita berbelanja tak kembali kena PPN. Meskipun sejatinya, disadari atau tidak dari rangkaian transaksi yang dilakukan oleh sektor informal tersebut pasti sudah terkena PPN.

Dibalik Seruan Frugal Living

Ajakan boikot kenaikan PPN melalui frugal living yang digaungkan oleh masyarakat merupakan sebuah sinyal kuat mengenai ketidakpuasan publik terhadap kebijakan fiskal yang baru tersebut.

Ini lebih dari sekadar tren atau mode sesaat; ini adalah sebuah gerakan yang didorong oleh keprihatinan akan dampak langsung kenaikan harga terhadap kesejahteraan masyarakat.

Dengan memilih untuk hidup lebih hemat, masyarakat tidak hanya sedang berhemat, tetapi juga sedang memberikan pernyataan politik yang jelas. 

Mereka sedang mengatakan bahwa kenaikan harga yang signifikan akibat kenaikan PPN ini memberatkan dan tidak sejalan dengan kondisi ekonomi sebagian besar masyarakat.

Penutup

Gerakan frugal living sebagai respons atas kenaikan PPN menjadi cerminan keresahan masyarakat. 

Kebijakan fiskal yang kurang sensitif terhadap kondisi ekonomi rakyat dapat memicu perubahan perilaku konsumsi yang signifikan, dengan potensi dampak yang luas terhadap perekonomian nasional.

Untuk itu, Pemerintah perlu mencari solusi yang lebih inklusif dan berkelanjutan. Selain mengevaluasi kembali kebijakan kenaikan PPN, pemerintah dapat mempertimbangkan opsi seperti memperluas basis pajak, meningkatkan efisiensi belanja negara, memberantas korupsi, dan memberikan insentif bagi sektor produktif.

Dengan langkah-langkah tersebut, pemerintah diharapkan dapat meningkatkan penerimaan negara tanpa membebani masyarakat terlalu berat.

Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
  3. 3
Mohon tunggu...

Lihat Konten Money Selengkapnya
Lihat Money Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun