Mohon tunggu...
Efwe
Efwe Mohon Tunggu... Administrasi - Officer yang Menulis

Penikmat Aksara, Ekonomi, Politik, dan Budaya

Selanjutnya

Tutup

Money Artikel Utama

Kenaikan PPN 12%, Mimpi ala Nordic atau Mimpi Buruk Rakyat Indonesia?

22 November 2024   10:37 Diperbarui: 23 November 2024   14:53 448
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
@Budibukanintel/X.com

Sementara tarif PPN atau VAT di kawasan Nordic berada di kisaran 23 hingga 25 persen. Belum lagi pajaknya tersebut bersifat progresif, semakin besar penghasilannya semakin tinggi pula tarif pajak yang dikenakannya, diterapkan untuk tujuan redistribusi aset.

Prasyarat Pajak Tinggi ala Nordic

Namun tentu saja, ada prasayarat tertentu agar negara bisa menerapkan tarif pajak yang begitu tinggi, dan rakyatnya dengan rela memberikannya.

Menurut berbagai sumber yang saya rangkum, kunci keberhasilan negara-negara Nordic, dalam membangun sistem kesejahteraan yang kuat terletak pada kombinasi beberapa faktor penting.

Pertama, adanya kesepakatan sosial yang kuat di mana masyarakat percaya bahwa setiap individu berhak atas kehidupan yang layak dan bersedia membayar pajak untuk mendukungnya. 

Kedua, sistem politik yang stabil dan transparan, di mana pemerintah bertanggung jawab dan akuntabel kepada masyarakat. 

Ketiga, layanan publik yang berkualitas tinggi seperti pendidikan dan kesehatan gratis, serta infrastruktur yang baik, membuat masyarakat merasa bahwa pajak yang mereka bayarkan memberikan nilai tambah yang nyata.

Selain itu, sistem pajak yang efektif dan efisien juga menjadi faktor kunci. Pajak progresif yang membebankan pajak lebih tinggi pada orang kaya membantu meredistribusi kekayaan dan membiayai program-program kesejahteraan.

Budaya kerja keras dan solidaritas yang kuat di masyarakat Nordic juga mendorong masyarakat untuk bersedia membayar pajak yang lebih tinggi demi kepentingan bersama.

Stabilitas politik merupakan faktor lain yang tak kalah penting. Konsensus politik yang kuat mengenai pentingnya welfare state serta perubahan kebijakan yang dilakukan secara bertahap dan melibatkan berbagai pihak, membantu menjaga keberlangsungan sistem ini.

Jangan dilupakan, sistem dan pengelolaan Pemerintahannya termasuk birokrasinya dijalankan secara efektif dan efesien pula, kebocoran akibat tindakan koruptif sangat minimal.

Akuntabilitas, dan transparansi disertai integritas tinggi menjadi laku utama dalam menjalankan pemerintahannya.

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
Mohon tunggu...

Lihat Konten Money Selengkapnya
Lihat Money Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun