Salah satu yang menarik dari beberapa lembaga atau badan baru yang didirikan Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto di awal masa jabatanya adalah pembentukan Badan Pengelolaan Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara).
Prabowo, telah melantik Muliaman Hadad sebagai Kepala BPI Danantara pada Selasa, 22 Oktober 2024 berbarengan dengan pelantikan sejumlah Kepala Badan baru lainnya.
Sebenarnya isu didirikannya badan baru yang mengurus investasi pemerintah tersebut, sudah mulai beredar beberapa waktu sebelum tanggal pelantikan Prabowo-Gibran sebagai Presiden dan Wakil Presiden.
Saat itu isunya, lembaga negara yang kemudian diperkenalkan ke publik dengan nama BPI Danantara ini bakal menjadi pengganti Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN), semacam super holding-nya perusahaan -perusahaan negara seperti Temasek milik Pemerintah Singapura atau Khazanah Berhad-nya Malaysia.
Meskipun kemudian setelah nomenklatur kementerian diumumkan Presiden Prabowo, ternyata Kementerian BUMN masih eksis dengan dipimpin oleh menteri yang masih sama, yakni Erick Thohir. Timbul pertanyaan mengenai posisi BPI Danantara, serta fungsi dan kewenangannya?
Fungsi dan Kewenangan BPI Danantara
Menurut Kepala BPI Danantara, Muliaman Hadad yang juga merupakan Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) periode pertama (2012-2017), memang nantinya lembaga negara baru ini akan berwujud akhir menyerupai Temasek.
"Sesuai namanya badan pengelola investasi. Nantinya ditugaskan mengelola investasi di luar APBN. End state-nya iya (seperti Temasek), mirip-mirip seperti itu," katanya, seperti dilansir Kompas.com.
Muliaman melanjutkan, nantinya institusi yang dipimpinnya akan berfokus pada pengelolaan aset-aset negara yang secara akuntansi dipisahkan dari ledger Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara(APBN). Dan dalam pengelolaannya dilakukan secara profesional dengan pendekatan yang lebih fleksibel, menjadi semacam Sovereign Wealth Fund (SWF).
Namun, menurutnya untuk sampai pada titik fully operational seperti ini, masih butuh waktu dan konsolidasi lebih lanjut dengan kementerian dan lembaga negara lain, termasuk pembentukan undang-undangnya.
Sejatinya, saat ini Pemerintah Indonesia sudah memiliki lembaga pengelola investasi negara atau SWF yang bernama Indonesia Investment Authority(INA).
Namun, menurut Muliaman, BP Investasi Danantara size-nya akan lebih besar dari itu dan ada kemungkinan INA yang sekarang sudah eksis selama kurang lebih 4 tahun akan menjadi bagian dari BP Danantara.
Meskipun masih berumur muda, geliat INA dalam mengelola investasi negara serupa SWF, cukup menjanjikan. Mengutip laporan INA, hingga Agustus 2024 dana kelolaannya sudah mencapai Rp160 triliun, naik lebih dari 100 persen, dari modal awal yang disuntikan Pemerintah sebesar Rp75 triliun yang terdiri dari Rp30 triliun dalam bentuk modal tunai dan Rp45 triliun dalam bentuk saham perusahaan BUMN.
Jadi hampir dapat dipastikan Badan baru dibawah Pemerintahan baru Presiden Prabowo yang bernama BP Investasi Danantara ini diujungnya akan berbentuk SWF.
Sekilas tentang SWF
Menurut GlobalSWF.Com, SWF bisa diterangkan sebagai dana investasi yang dimiliki dan dikelola oleh negara dengan tujuan untuk memberikan manfaat ekonomi jangka panjang.Ibaratnya, SWF adalah "celengan raksasa" milik negara yang disimpan untuk masa depan.
Biasanya dana kelolaannya berasal dari berbagai sumber, seperti kelebihan pendapatan dari ekspor, hasil privatiasi perusahaan negara, surplus anggaran pemerintah, atau bisa juga dari wind fall profit hasil dari kenaikan harga komoditas tertentu dan pengelolaan aset aset negara yang selama ini tidak produktif.
Dan semua itu pengelolaannya dilakukan secara mandiri, diluar sistem keuangan negara.
Dana umumnya diputar ke dalam aset fisik dan/atau aset keuangan dengan tingkat kelayakan sesuai standar-standar tertentu yang biasanya cukup tinggi dan memenuhi unsur kehati-hatian meskipun harus tetap likuid, alias mudah dicairkan andai suatu saat dibutuhkan untuk menalangi kebutuhan mendesak.
Secara nature, keberadaan SWF memang berada diluar sistem keuangan negara bahkan sistem keuangan global yang mengacu pada rating, kebijakan bank sentral, dan suku bunga, walaupun dalam praktiknya tak bisa benar-benar lepas.
Tujuan dari SWF sendri cukup beragam mulai dari menstabilkan ekonomi saat krisis, menabung untuk generasi mendatang, hingga mendanai proyek-proyek pembangunan.
SWF di Dunia dan Indonesia
Mungkin di Indonesia SWF ini merupakan barang baru, tapi tidak di negara-negara lain. Temasek saja yang merupakan SWF milik Pemerintah Singapura dibentuk pada tahun 1974, dana kelolaanya menurut laporan Global SWF pada pertengahan 2024 sudah mencapai 288 milyar US Dollar.
Atau Norges Bank Investment Management (NBIM) yang merupakan SWF-nya Pemerintah Norwegia didirikan tahun 1997 dana kelolaannya mencapi 1,8 triliun US Dollar, terbesar di selurih dunia.
Berbeda dengan Norwegia yang memiliki SWF dengan jumlah dana kelolaan raksasa berkat pendapatannya dari ekspor minyak dan gas. Temasek dana kelolaannya membengkak hasil dari pengelolaan investasinya yang tersebar diberbagai negara dan sektor industri.
Dan seperti yang diungkapkanMuliaman Hadad, bahwa BP Investasi Danantara ujungnya akan berbentuk seperti Temasek,artinya badan baru ini pendekatan cara pengelolaan dananya akan berupa investasi di berbagai sektor agar dana kelolaannya terus membesar.
Jika benar BP Danantara diujungnya akan berbentuk sebagai sebuah SWF seperti Temasek, entitas bakal memiliki banyak manfaat, seperti menghasilkan keuntungan investasi bagi negara, menstabilkan ekonomi, dan mendukung pembangunan.Â
Namun, SWF juga memiliki risiko, seperti risiko investasi dan potensi penyalahgunaan. Oleh karena itu, diperlukan tata kelola atau governance yang baik dan transparan dalam pengelolaannya.
Tata Kelola dan Strategi Investasi BP Danantara
Dalam konteks BP Danantara, agar bisa menjadi SWF terkemuka dan bermanfaat bagi seluruh masyarakat Indonesia, bukan hanya bermanfaat bagi pengurus dan para pegawainya saja harus dikelola secara profesional dan transparan, bebas dari intervensi politik, dan menerapkan prinsip-prinsip bisnis yang sehat.Â
Keterbukaan dan akuntabilitas dalam semua aspek operasionalnya, termasuk dalam pengambilan keputusan investasi dan pelaporan kinerja, sangat penting untuk membangun kepercayaan publik.
Penting untuk diingat, BP Danantara perlu memiliki strategi investasi yang jelas dan terukur, dengan merumuskan tujuan investasi yang spesifik, baik dalam hal tingkat pengembalian, jangka waktu, maupun tingkat risiko.Â
Fokus investasinya mungkin sebaiknya diarahkan pada sektor-sektor prioritas yang mendukung pembangunan ekonomi nasional, seperti infrastruktur, energi, dan teknologi, dengan tetap memperhatikan diversifikasi portofolio untuk meminimalkan risiko.
Dan yang terpenting sumber daya manusia yang bekerja di BP Investasi Danantara nantinya harus dipastikan berintegritas serta memiliki tim ahli investasi yang kompeten dan berpengalaman di pasar modal global, serta tim manajemen risiko yang handal untuk menganalisis dan memitigasi risiko investasi.
BP Danantara juga perlu memiliki SDM yang memahami dan mampu menerapkan prinsip-prinsip Good Corporate Governance (GCG) dalam praktik pengelolaan SWF.
Meskipun tantangan mengelola SWF cukup besar, Indonesia memiliki potensi untuk mengembangkan SWF yang sukses.Â
Dengan tata kelola yang baik, strategi investasi yang tepat, dan sumber daya manusia yang kompeten, BP Investasi Danantara dapat menjadi instrumen penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan mewujudkan cita-cita Indonesia emas 2045.
Kunci keberhasilannya terletak pada kemampuan untuk menjaga independensi, transparansi, dan akuntabilitas, serta menghindari jebakan korupsI dan intervensi politik.
Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H
