Artinya, ada sekitar 2.000 unit motor dan 2.000 unit mobil, dibutuhkan hanya untuk melayani pejabat, dan pembelian seluruh unit kendaraan itu, kembali berasal dari uang pajak yang dibayarkan rakyat.
Belum lagi, laganya di jalanan yang seolah menjadi "penguasa semesta" to....tot....to...tot, sambil meliuk-liuk meminta jalan, tak peduli kondisi jalan lagi macet.
Memperhatikan kondisi tersebut,saya kok jadi mikir, memang segenting itu kah keamanan di Indonesia ini, sehingga pengawalan pejabat tinggi negara di luar Presiden dan wakil presiden harus segitunya?
Saya pun bingung , pejabat ini ada untuk melayani rakyat atau dilayani rakyat?
Jadi 108 jumlah anggota kabinet ini tujuannya untuk apa? Bagi-bagi kue kekuasaan tok atau niat tulus membawa Indonesia lebih maju dan rakyatnya sejahtera
Apabila niat tulus tujuaannya, kurang-kurangi lah hasrat untuk dilayani dengan segala tetek bengek protokol berbau feodal seperti itu.
Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H
