Namun sisi positif ini bisa saja sia-sia jika dalam pembentukannya tak dibarengi dengan penambahan jumlah personalia yang cakap dan berintegritas, serta peningkatan penggunaan teknologi agar upaya pengumpulan pajak,bea dan cukai menjadi lebih efektif dan efesien, tanpa bocor-bocor.
Memang Kemenkeu di bawah Sri Mulyani masih belum sempurna, terutama di sisi penerimaannya yang perlu terus ditingkatkan, kebocoran masih terjadi di sana sini, seperti dari sektor kelapa sawit yang menurut Hashim jumlah lebih dari Rp300 triliun, tapi paling tidak pathway-nya dilihat Prabowo sudah cukup baik dan berada dijalur yang benar, meski harus diperbaiki di sana sini- nya itu,yang lumayan banyak.
Mungkin, karena melihat keseriusan, profesionalitas, dan integritas Sri Mulyani dalam memimpin Kemenkeu selama kurang lebih 13 tahun melewati dua masa kepresidenan, Jokowi dan Susilo Bambang Yudhoyono, makanya Presiden terpilih Prabowo Subianto, akhirnya kembali menunjuk  Sri Mulyani sebagai Menkeu, meskipun harus mengorbankan salah satu program kerjanya memisahkan DJP  dan Bea Cukai dari Kemenkeu menjadi BPN.
Untuk mengukur secara valid, tepat atau tidaknya Presiden terpilih Prabowo, menunjuk Sri Mulyani Indrawati kembali sebagai Menkeu, sekaligus membatalkan pembentukan BPN, adalah dengan melihat reaksi pasar dalam beberapa hari ke depan.
So kita lihat bersama, bagaimana pasar menyikapi keputusan tersebut
Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H
