Tentu saja dalam setiap proses penerbitanya, instrumen-instrumen keuangan berbasis sustainable finance ini harus kompatibel dengan berbagai standar yang telah ditetapkan. Untuk ORI026 misalnya, mengacu pada prinsip Green Bond dan Social Bond yang diterbitkan oleh International Capital Market Association (ICMA).
Menurut paparan Chandra,saat SDGs talkshow yang menjadi bagian dari acara peluncuran ORI026, pembentukan instrumen keuangan tersebut harus mematuhi Prinsip-prinsip  yang mencakup empat komponen utama,
Pertama, penggunaan Dana atau Use of Proceeds dari dana yang diperoleh dari penerbitan ORI026 harus dialokasikan untuk proyek-proyek yang memiliki dampak positif terhadap pencapaian SDGs.
Kedua, terdapat proses Evaluasi dan Pemilihan Proyek atau Project Evaluation and Selection, Pemerintah perlu memiliki proses yang jelas dan transparan dalam mengevaluasi dan memilih proyek-proyek yang akan dibiayai oleh ORI026.
Ketiga, Management of proceed-nya harus jelas artinya dana yang diperoleh dari ORI026 harus dikelola secara terpisah dan transparan. Pemerintah perlu melaporkan secara berkala mengenai alokasi dan penggunaan dana tersebut untuk proyek-proyek SDGs.
Dan terakhir, Pemerintah perlu menyediakan laporan yang komprehensif dan teratur mengenai kinerja ORI026, termasuk dampaknya terhadap pencapaian SDGs. Laporan ini harus disusun berdasarkan standar pelaporan keberlanjutan yang diakui, seperti GRI Standards atau SASB Standards.
Nah, terkait laporan ini, Chandra menegaskan masyarakat bisa melihat laporan lengkap terkait ke-SDGs-an ORI026, mulai tahun depan.Â
"Silahkan lihat laporan SDGs, ORI026 di situs resmi kami mulai tahun depan"ujarnya.Â
Dan ia pun memastikan bahwa seluruh proses pembentukan ORI026 seri Tematik SDGs ini sudah complied dengan standar yang ditetapkan PBB.
Kebutuhan Pembiayaan SDGs di Indonesia dan Global
Pembiayaan yang bisa di mobilisasi oleh ORI026 mungkin hanya noktah kecil ditengah kebutuhan pembiayaan untuk mencapai SDGs secara menyeluruh di Indonesia. Menurut perhitungan Bappenas, kebutuhan pembiayaan SDGs di Indonesia hingga tahun 2030, dalam kerangka hitung saat ini mencapai Rp122 ribu triliun, naik 70 persen dibandingkan kebutuhan pencapaian SDGs sebelum pandemi yang sebesar Rp67 ribu triliun, dengan gap pembiayaan mencapai Rp24 ribu triliun.
Sementara secara global menurut laporan Organization for Economic Co-Operation and Development (OECD) dibutuhkan dana dikisaran 2,5 triliun-4,2 triliun US Dollar.
