Di akhir masa jabatannya yang tersisa kurang lebih tinggal 180 hari lagi, Presiden Joko Widodo kembali melakukan reshuffle Kabinet Indonesia Maju. Bukan jabatan menteri yang dikocok ulang, tapi wakil menteri (Wamen).Â
Ada tiga Wamen yang dilantik Jokowi di Istana Negara Kamis (18/07/2024) sore hari kemarin, yakni Sudaryono yang merupakan politikus Partai Gerindra sekaligus Asisten Pribadi Presiden terpilih Prabowo Subianto sebagai Wakil Menteri Pertanian menggantikan Havick Hasnul Qalbi.
Selanjutnya, pengangkatan Wakil Menteri Investasi /Wakil Kepala Badan Kordinasi Penanaman Modal Yuliot Tanjung, yang merupakan pejabat karir di Kementerian Investasi/BKPM.
Menurut situs Kementerian Investasi/BKPM, sebelum menjabat Wamen/Wakil Kepala BKPM ia adalah Deputi Bidang Pengembangan Iklim Penanaman Modal di Kementerian Investasi/BKPM.
Ia tercatat sudah menjadi pejabat di lingkungan Kementerian Investasi bahkan sebelum kementerian tersebut ada. Seperti kita tahu nomenklatur Kementerian Investasi baru ada di kabinet Jokowi jilid II, sebelumnya di kenal dengan nama Badan Kordinasi Penanaman Modal (BKPM).
Dan yang terakhir dilantik adalah Thomas Djiwandono sebagai Wakil Menteri Keuangan. Ia merupakan keponakan Presiden terpilih Prabowo Subianto, putra pertama dari kakaknya Biantiningsih Miderawati yang menikah dengan mantan Gubernur Bank Indonesia di masa akhir Pemerintahan Soeharto, Soedradjat Djiwandono.
Tommy demikian ia akrab di panggil juga merupakan Bendahara Umum Partai Gerindra sekaligus anggota Tim Gugus Tugas Sinkronisasi Prabowo-Gibran Bidang Ekonomi dan Keuangan.
Dia akan mendampingi Sri Mulyani Indrawati di Kementerian Keuangan sebagai Wamen II bersama Suahasil Nazara yang saat ini diposisikan sebagai Wamen I.
Satu hal yang menarik dari pelantikan Thomas Djiwandono sebagai Wamenkeu ini, adalah memunculkan isu bahwa jabatan barunya ini sebagai sarana magang bagi dirinya, agar ketika kelak ia menjadi penguasa baru di Lapangan Banteng (merujuk pada lokasi Kompleks Kemenkeu) menggantikan Sri Mulyani yang dikabarkan sudah pasti tak akan ada di Pemerintahan Prabowo-Gibran, bisa langsung tancap gas.
Artinya jabatan sentral sebagai Menteri Keuangan di jantung tim ekonomi Presiden terpilih Prabowo Gibran akan dipegang oleh Thomas Djiwandono.
Tentu saja kemungkinan Tommy Djiwandono menjabat sebagai Menkeu baru sebatas spekulasi belaka, belum ada yang pasti terkait posisi apapun di kabinet Presiden Terpilih.
Ketika jurnalis dari berbagai media menanyakan kemungkinan tersebut langsung kepada Tommy dalam acara jumpa pers perkenalan dirinya di Kemenkeu seperti yang saya saksikan di channel Youtube Kompas.Com Kamis (18/07/2024) kemarin, ia enggan menjawab.
"Untuk pertanyaan pribadi, ini bukan waktu yang tepat untuk menjawab," ujarnya
Apalagi kita tahu posisi tersebut biasanya diduduki kalangan teknokrat handal bidang keuangan yang sudah lama malang melintang di dunia ekonomi dan keuangan,dengan latar belakang pendidikan yang cukup mentereng.
Sebut saja misalnya Sri Mulyani Indrawati yang saat ini masih menjadi Menkeu, sebagai profesional ia pernah menjabat sebagai Direktur Pelaksana di Bank Dunia, dan jika kita perhatikan CV-nya di bidang keuangan panjang mengular, mulai dari peneliti hingga sempat menduduki berbagai jabatan menteri di tim ekonomi era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
Atau Bambang Brojonegoro, yang sempat menjadi Menkeu di era SBY sebelum digantikan Sri Mulyani. Boediono di era Presiden Megawati, atau menkeu-menkeu di jamannya Soeharto berkuasa, mulai dari Soemitro Djojohadikusomo, Ali Wardana, hingga Mar'ie Muhammad.
Memang benar tak ada aturan yang mengharuskan menkeu dijabat oleh teknokrat atau profesional di bidang ekonomi dan keuangan, tapi posisi sentral sebagai bendahara negara di sebuah pemerintahan seyogyanya diduduki  oleh profesional berpengalaman, berintegritas tinggi serta bebas dari potensi konflik kepentingan.
Apakah dengan demikian Thomas Djiwandono tak layak menduduki jabatan sebagai Menkeu?
Ya saya atau siapapun tak akan berani dan tak berhak berkata seperti itu lantaran, untuk pemilihan menteri menurut Konstitusi merupakan hak prerogatif Presiden.
Mungkin presiden terpilih kelak, memiliki pemikiran dan alasan spesifik terkait pemilihan para pembantunya di kabinet.
Untuk hal ini Tim Prabowo-Gibran meminta kepada semua pihak agar tak bersepekulasi mengenai calon menteri di Kabinet Prabowo mendatang lantaran bisa kontrapoduktif.
"Pak Prabowo tentu akan memilih yang terbaik dan paling cocok untuk setiap portofolio," kata Drajad Wibowo, Anggota Dewan Pakar Tim Kampanye Nasional (TKN)Prabowo-Gibran. Seperti dilansir Tempo.co. Rabu (17/07/2024).
Meskipun demikian tetap saja masyarakat "berghibah" siapa saja sosok yang "pantas" menduduki jabatan sebagai Menkeu.
Sejumlah nama kerap mencuat dan digadang-gadang sebagai kandidat kuat Menkeu pengganti Sri Mulyani Indrawati. Mulai dari ekonom senior yang juga mantan Menkeu di era SBY dan saat ini menjabat sebagai Komisaris Utama Bank Mandiri, M.Chatib Basri, Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Mahendra Siregar, Menteri Kesehatan di Kabinet Indonesia Maju, Budi Gunadi Sadikin yang juga dikenal sebagai banker handal, Wamen BUMN Kartiko Wirdjoatmojo, Presiden Direktur BNI, Royke Tumilar, dan belakangan masuk nama Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo.
Well, siapapun menteri keuangan-nya yang jelas mereka harus siap menghadapi berbagai tantangan ekonomi yang kompleks dan memerlukan pendekatan yang terencana dan komprehensif.Â
Dari pemulihan ekonomi pasca pandemi, pengelolaan utang, peningkatan kualitas layanan kesehatan dan pendidikan, pengendalian inflasi, peningkatan investasi dan penciptaan lapangan kerja, hingga digitalisasi ekonomi, semuanya membutuhkan kebijakan yang tepat dan koordinasi yang efektif dengan berbagai pihak.
Menghadapi tantangan ini dengan strategi yang tepat akan sangat penting untuk memastikan stabilitas dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan di Indonesia.
