"Pemerintah, seperti dikatakan Ibu Menteri, menerbitkan Surat Berharga Negara (SBN) ritel salah satunya lantaran ingin terjadi distribusi kekayaan," begitu kalimat pembuka yang disampaikan Deny Ridwan, Direktur Surat Utang Negara Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan (DJPPR-Kemenkeu) dalam acara pembukaan penawaran SBR013 yang saya hadiri, Senin 10 Juni 2024, awal pekan kemarin di sebuah hotel di Kawasan Senayan Jakarta Selatan.
Menurut Kang Deny, demikian ia akrab disapa, sebelum SBN diimbuhi kata ritel yang artinya diperuntukan bagi investor perseorangan dalam negeri gencar diterbitkan, "cuan" dari instrumen investasi fixed income rilisan Negara yang imbal hasilnya "cihuy" Â ini, lebih banyak dinikmati oleh golongan "the have" alias mereka yang memiliki dana besar.
Nah, dengan adanya SBN ritel ini masyarakat biasa dari golongan "non-the have"Â bisa menikmati gurihnya keuntungan yang disajikan oleh instrumen keuangan Negara, bisa dinikmati setiap kalangan yang berminat berinvestasi.
Sebelum ditawarkan secara ritel, kalau belum memiliki duit "em-em an" jangan harap bisa berinvestasi di SBN, kini setelah SBN ritel ditawarkan, cukup dengan modal Rp1 juta saja, seluruh rakyat Indonesia bisa mencicipi lezatnya cuan dari SBN.
Keberadaan SBN ritel seperti oase di tengah gurun bagi para peminat investasi dengan modal dan pengetahuan teknis investasi pas-pasan, sambil berharap instrumen investasi tersebut "super duper"aman dan memberikan imbal hasil yang menarik.
Aman karena dalam setiap penerbitannya dijamin oleh dua peraturan sekaligus, Undang-Undang nomor 24 tahun 2002 tentang SBN bagi SBN konvensional dan Undang-Undang nomor 19 tahun 2008 untuk Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) untuk SBN berbasis Syariah serta Undang-Undang Anggaran Pendapat dan Belanja Negara (APBN), sehingga setiap sen dari imbal hasil dan pokoknya pasti dibayarkan tepat waktu.
Imbal hasilnya pun sangat menarik, pasti lebih tinggi dibandingkan bunga deposito di bank-bank besar negeri ini, dan di atas suku bunga acuan Bank Indonesia.
Dalam bahasa lain, SBN ritel yang pertama kali diterbitkan pada tahun 2006 adalah upaya Pemerintah dalam melaksanakan "demokratisasi investasi," karena SBN ritel dirancang untuk dapat diakses oleh masyarakat luas, termasuk investor pemula, dengan denominasi yang terjangkau dan proses investasinya yang mudah.
Hal ini bertujuan untuk memberikan kesempatan yang sama bagi seluruh masyarakat untuk mendapatkan keuntungan sekaligus ikut berpartisipasi dalam pembangunan nasional.
Selain itu, melalui penerbitan SBN ritel pemerintah secara tidak langsung memberikan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya investasi dan pengelolaan keuangan. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan literasi keuangan masyarakat dan mendorong budaya berinvestasi yang sehat.
Di sisi lain, bagi Negara, penerbitan SBN ritel dapat menjadi sumber pendanaan alternatif untuk membiayai berbagai program pembangunan mulai dari infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan berbagai proyek pemerintah yang tersebar di berbagai wilayah di Indonesia.
Selain itu, karena SBN ritel merupakan pembiayaan domestik maka diterbitkan dalam mata uang rupiah, sehingga Pemerintah tak perlu khawatir fluktuasi nilai tukar yang jika bergejolak seperti saat ini, dimana US Dollar menguat terhadap hampir seluruh mata uang lain di dunia termasuk Rupiah, dapat menambah beban keuangan negara.
Keuntungan lain dari pembiayaan domestik melalui penerbitan SBN ritel diantaranya mengembangkan pasar keuangan domestik dan memperdalam basis investor di dalam negeri yang menunjang program inklusi keuangan dengan menyediakan alternatif instrumen investasi yang aman dan likuid bagi investor ritel.
Dari sisi moneter pun, pembiayaan domestik dapat membantu Bank Indonesia untuk menata kebijakan moneter dalam mengendalikan jumlah uang beredar dan suku bunga.
Meskipun pembiayaan domestik lewat SBN ritel ini memiliki banyak hal positif, bukan berarti Pemerintah bisa saenake dewe menerbitkan SBN.
Pembiayaan domestik secara berlebihan akan menimbulkan ekses negatif, seperti :
Crowding out effect, pembiayaan berlebihan yang terlalu besar yang dirilis Pemerintah, berpotensi mengurangi ketersedian kredit bagi sektor swasta, menghambat investasi yang konsekuensinya bisa menghambat laju pertumbuhan ekonomi nasional.
Oleh sebab itu, seperti diungkapkan Kang Deny dalam kesempatan yang sama, Pemerintah berhitung benar waktu penerbitannya size-nya, serta skemanya, saat menerbitkan SBN ritel dan SBN umum dengan variasi berimbang, agar dapat meminimilasi ekses negatifnya.
Secara keseluruhan, penerbitan SBN ritel merupakan strategi penting bagi Pemerintah untuk mencapai tujuan pembangunan nasional. meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memperkuat stabilitas sistem keuangan dan ekonomi Indonesia.
https://www.djppr.kemenkeu.go.id/sbnritel
