Ambiguitas Netralitas ASN, Memiliki Hak Pilih tetapi Harus Netral

Netralitas ASN menjadi krusial dalam proses pemilu, lantaran mereka lah yang menjadi penyelenggara Pemilu dan dengan sumber daya yang mereka miliki bisa memengaruhi pilihan para pemilih dengan berbagai cara.

Andai mereka tidak netral  atau memihak pada salah satu calon, maka dampaknya akan sangat besar terhadap hasil pemilu, dan proses demokrasi yang telah diperjuangan dengan darah dan keringat  berpotensi hancur berantakan.

Nah, mengingat begitu penting dan krusialnya netralitas ASN pada saat pemilu, mungkin ada baiknya kalau seluruh ASN aktif yang mengabdi diberbagai kementerian dan lembaga negara dicabut saja hak memilih aktifnya seperti halnya anggota TNI dan Polri.

Agar tak ambigu seperti saat ini, berhak memilih tetapi harus netral. 

ASN kan juga manusia yang memiliki keimginan untuk mengekspresikan paslon atau partai politik yang akan/mau mereka pilih apalagi di jaman media sosial seperti saat ini atau bisa saja mereka keceplosan mengungkapkan pilihan politik mereka di ruang publik.

Jadi menurut hemat saya, agar tak sibuk mengurusi hiruk pikuk netralitas ASN dan tak menyulitkan posisi ASN sebagai personal, sekalian saja aturan yang membuka ruang ASN memiliki hak pilih aktif direvisi. 

ASN nantinya tak lagi memiliki hak memilih aktif dalam pemilu sehingga netralitas mereka dalam pelaksanaan pemilu yang begitu penting bisa benar-benar terjaga dan menjadi perdebatan serta tudingan tanpa henti setiap pemilu atau pilkada dilaksanakan.