Single Salary Sistem, Tak Mengubah Pendapatan ASN, Apalagi Menghapus Tunjangan yang Sudah Ada

Rencana Pemerintah menerapkan sistem penggajian tunggal atau single salary system bagi Aparatur Sipil Negara (ASN), saat ini mulai memasuki taraf ujicoba.

Sistem penggajian tunggal tersebut kini uji cobanya tengah dilangsungkan di dua Lembaga Negara non-Kementerian, Pusat Pelaporan dan Analisa Transaksi Keuangan (PPATK) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

"Single salary ini kita masih pilot project di PPATK dan di KPK, masih pilot project di situ, nanti kita evaluasi," kata Menteri Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPANRB) Azwar Anas, seperti dilansir CNBCIndonesia.com. Kamis(14/09/2023).

Meskipun sistem penggajian baru bagi ASN itu sudah memasuki tahap uji coba, tetapi sistem ini sebenarnya belum sepenuhnya tersosialisasikan dengan baik di kalangan ASN dan masyarakat umum.

Masalah komunikasi dan sosialisasi kebijakan ini kerap menjadi biang masalah yang kemudian menimbulkan kegaduhan tidak perlu di tengah masyarakat.

Buktinya, coba kita baca kepala berita diberbagai media saat kabar single salary system ini mulai mencuat ke publik.

Banyak yang memahami bahwa akibat single salary system ini diberlakukan, berbagai tunjangan yang ada selama ini tak akan dapat lagi dinikmati, yang diterima para ASN hanya gaji pokok saja.

Padahal itu sama sekali tidak tepat.

Apabila mengacu pada desain sistem penggajian tunggal ASN yang ada di laman resmi MenPANRB, disitu dipaparkan bahwa tunjangan, yang selama ini merupakan komponen penghasilan terbesar ASN, tak ada rencana untuk dihapuskan, hanya saja digabungkan pembayarannya kepada para ASN dalam satu pot dan satu waktu pembayaran.

Jadi, sederhananya single salary system ASN ini, menggabungkan seluruh komponen penghasilan ASN seperti berbagai tunjangan antara lain tunjangan kinerja, tunjangan kemahalan, tunjangan jabatan, tunjangan makan, dan perjalanan dinas, ke dalam satu pot pendapatan yang dibayarkan pada satu waktu, itu saja. 

Tak akan ada perubahan parameter signifikan yang nantinya berdampak terhadap naik atau turunnya pendapatan para "pegawai negeri," akibat sistem penggajian tunggal ini.