Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyentil perangai jajaran Pemerintah Daerah yang sering menggelar rapat-rapat internal dilingkupnya di hotel atau di luar kota.
Ia menyebutkan, kebiasaan itu meruapakan pemborosan. Apalagi rapat sedianya masih mungkin bisa dilaksanakan di kantor mereka masing-masing.
"Banyak sekarang kepala daerah yang menyelenggarakan rapat di luar, di hotel segala macam, apalagi di luar kota dikit, supaya ada SPD-nya segala macam. Apakah ini bisa diatasi oleh APH? Nggak akan bisa, karena nggak ada yang salah aturannya. Tapi APIP bisa masuk, ini pemborosan," kata Tito, seperti dilansir Detik.com. Kamis (09/03/2023), kemarin.
Fenomena penyelenggaraan rapat-rapat Kementerian dan Lembaga (KL) Negara di hotel ini tak hanya dilakukan oleh Pemerintah daerah, KL ditingkat pusat pun demikian.
Isu rapat di hotel  sama dengan pemborosan pun sudah bergulir sejak lama,jauh sebelum rezim pemerintahan saat ini.Â
Sebenarnya,dari sisi politik pengelolaan fiskal negara yang pendekatannya counter cyclical, penyelenggaran rapat di hotel oleh berbagai Kementerian dan lembaga, seperti dua mata uang yang berlawanan, satu sisi bisa dianggap sebagai pemborosan anggaran, sisi lainnya sebagai salah satu bentuk dari peran fiskal negara untuk meningkatkan perekonomian masyarakat yang berujung pada pertumbuhan ekonomi secara nasional.
Apalagi dalam kondisi perekonomian seperti saat ini yang masih dalam tahap pemulihan, setelah"sakit" dihantam Pandemi Covid-19 yang dilanjutkan dengan krisis ekonomi akibat situasi geopolitik dunia yang panas dan tidak menentu, hasil dari perang antara Rusia dengan Ukraina.
Dan kita tahu juga, bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia sebagian besar ditopang oleh konsumsi rumah tangga dalam negeri.Â
Mengutip Biro Pusat Statistik (BPS) pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2022 mencapai 5,31 persen, sektor konsumsi rumah tangga domestik berkontribusi sebesar 53,65 persen dari pertumbuhan ekonomi tersebut.
Artinya, semakin tinggi konsumsi masyarakat maka akan semakin tinggi pula pertumbuhan ekonomi nasional secara keseluruhan.Â
Dengan menyelenggarakan rapat-rapat KL di hotel secara tidak langsung negara berkontribusi untuk mengungkit daya beli masyarakat, sepanjang itu dilakukan secara bertanggung jawab, tanpa mark up anggaran atau kongkalikong untuk memperoleh keuntungan secara pribadi
