Salah satu klausul dalam kontrak tersebut, apabila salah satu pihak membatalkan secara sepihak tanpa alasan yang kuat dan secara hukum bisa dibuktikan maka pihak yang bersangkutan harus membayar biaya Contract demolition sebesar US$ 1 miiar atau Rp15 triliun.
Agar terhindar dari kewajiban membayar biaya pemutusan kontrak tersebut, Elon Musk harus memberikan bukti yang kuat terkait alasannya tersebut.
Kasus batalnya akuisisi sebuah perusahaan oleh investor barunya tersebut bukan hal yang aneh dalam dunia investasi.
Salah satu contohnya, saat mogul fesyen dunia asal Perancis Louis Vuitton (LVMH) mundur dari kesepakatan akuisisi perusahan perhiasan asal Amerika Serikat Tiffany & Co, yang nilai transaksinya sebesar US$16,2 miliar atau Rp241 triliun.
Atau batalnya plaform komunikasi Zoom mengaukisisi perusahaan perangkat lunak untuk call center Five9 karena dianggap tak sejalan dengan visi pertumbuhan perusahaanya, pihak manajemen Five9 menolak untuk melanjutkan kesepakatan yang telah ditandatangani sebelumnya, padahal nilai transaksinya cukup besar US$ 14,7 miliar atau Rp220,5 triliun.
Terdapat berbagai macam alasan yang biasanya menjadi pemicu batalnya sebuah kesepakatan transaksi pencaplokan sebuah entitas bisnis oleh entitas bisnis lainnya tersebut.
Diantaranya, terkait keterbukaan informasi, ketidakmampuan secara finansial pihak yang akan mengakuisisi, sistem perpajakan yang berpengaruh pada tingginya nilai akuisisi, hingga ditolak otoritas pemerintah karena berpotensi menjadi monopoli di lingkup industrinya.
Nah, mungkin dalam masalah Twitter dan Elon Musk ini ada ditataran keterbukaan informasi bersifat material yang dinilai berhubungan langsung dengan nilai perusahaan yang akan diakuisisnya tersebut.
Atau bisa jadi upaya pembatalan kesepakatan transaksi oleh Elon Musk ini bagian dari strateginya untuk menurunkan nilai transaksi akuisisi yang setelah dilakukan valuasi lanjutan oleh timnya dirasa kemahalan.
We never know, karena ada begitu banyak uang dan kepentingan yang dipertaruhkan dalam transaksi tersebut.
