Eh 15 Â hari kemudian Menteri Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan mengkoreksi kebijakan tersebut dengan berbagai alasan persis seperti saat ini.
Tak ajegnya sebuah kebijakan dibuat memperlihatkan buruknya sebuah proses pengambilan keputusan di era Pemerintahan Jokowi jilid dua tersebut.
Kebijakan yang dibuat terkesan sangat mentah dan tak melihat seluruh aspek secara komprehensif.
Tak heran jika kemudian menurut sejumlah survei terbaru yang dilakukan oleh berbagai institusi survei kredibel seperti Indikator Politik Indonesia dan Litbang Kompas.
Kepuasan masyarakat terhadap kinerja Pemerintah Jokowi terus mengalami tren penurunan.
Lembaga survei, Indikator Politik Indonesia yang melakukan pengambilan sampel uji pada 14 April-19 April 2022 terhadap 2000 responden  memotret penurunan tajam kepuasaan masyarakat terhadap pemerintahan Jokowi.
Secara umum tingkat kepuasan publik terhadap kinerja Jokowi hanya sebesar 59,9 persen, adapun yang tidak puas mencapai 38,6 persen.
Kepuasan publik ini menurun dibanding survei sebelumnya yang dilakukan bulan Januari 2022 yang mencapai angka diatas 70 persen.
Pemerintah belakangan sepertinya kehilangan fokus dalam mensejahterakan rakyatnya, seperti yang terlukis dalam survei Litbang Kompas terbaru.
Publik menilai pemerintah lebih memgutamakan pembangunan Ibukota Negara Baru (IKN) dibandingkan memperbaiki kondisi ekonomi dan tingginya harga kebutuhan pokok.
Sebanyak 51,3 persen masyarakat berpendapat pemerintah lebih fokus pada IKN di banding urusan domestik yang lain, termasuk mengurus tingginya harga kebutuhan pokok.
