Kalau mau obyektif, beberapa bulan belakangan performa Pemerintahan Jokowi memang sedang menurun.
Mulai dari carut marut penata kelolaan niaga minyak goreng hingga gaduh lantaran isu perpanjangan masa jabatan dan isu 3 periode menyita energi masyarakat untuk terus berpolemik.
Selain itu kenaikan berbagai bahan kebutuhan pokok lain pun mulai menggerus kesabaran masyarakat.
Sejumlah kebijakan yang dilansir Kabinet Indonesia Maju pun terlihat tak berpihak kepada masyarakat, seperti misalnya kenaikan PPN dan perluasan obyek pajak terkena PPN pun menambah beban berat ekonomi rakyat yang memang sedang dalam kondisi sulit akibat Pandemi Covid-19.
Namun demikian, kondisi buruk ini tak serta merta memberi legitimasi bagi siapapun untuk seenaknya menuntut Jokowi agar meletakan jabatannya sebagai Presiden Republik Indonesia, apalagi melalui jalur ekstra parlementer, demo jalanan seperti yang direncanakan akan dilakukan Senin 11 April 2022 awal pekan depan.
Sejumlah pentolan para pihak yang selama ini berseberangan dengan Pemerintah Jokowi beberapa hari belakangan mulai memainkan isu menurunkan Jokowi dengan berbagai tagar di media sosial.
Padahal si empunya hajat unjuk rasa akbar 11 April para mahasiswa yang tergabung dalam Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM-SI) seperti dilansir Kompas.com tak mengagendakan tuntutan agar Jokowi mundur dari jabatannya sebagai Presiden.
"Di sini kami bukan untuk menggulingkan (Jokowi), kami tegas bahwa mahasiswa berdiri tegak sebagai oposisi, sebagai pengawas dan pengontrol kebijakan pemerintah, karena hari ini oposisi itu lemah," ujar Koordinator Media BEM-SI Lutfhi Yufrizal.
Mereka membantah telah merilis poster aksi yang menuntut Jokowi mundur dari jabatannya.
Padahal di media sosial banyak sekali gambar-gambar yang menuliskan dengan jelas yang menuntut Jokowi untuk mundur dari kursi presiden.
Jika demikian, memang ada pihak yang menunggangi aksi unjuk rasa Mahasiswa tersebut untuk agenda kelompok politik tertentu.
Menuruf analisa digital yang dilakukan oleh Ismail Fahmi founder dari situs Drone Emprit seperti yang saya kutip dari akun media sosial Twitter miliknya @IsmailFahmi.
Gambar hoaks  ajakan turunkan Jokowi yang mencatut nama BEM-SI paling banyak dishare berasal dari akun Twitter milik @Android_AK_47 dengan 1,7 K retweet dengan caption
 "Hal yang paling indah yg gw harapkan dibulan Ramadhan ini adalah rezim ini tumbang....qabbul ya Robb"
BEM -SI melakukan unjuk rasa dengan 6 tuntutan yakni tolak penundaan pemilu, Kaji ulang UU IKN, stabilkan harga kebutuhan pokok, usut mafia minyak goreng, selesaikan konflik agraria dan tuntaskan janji-janji kampanye.
Tak ada satu pun agenda mereka yang meminta Jokowi turun dari jabatannya sebagai Presiden. Lantas siapa yang mencuatkan narasi "turunkan Jokowi"?
Menurutnya ada sejumlah influencer yang menggemakan narasi tersebut yang paling top dan paling banyak dishare adalah akun @cybsquad diikuti oleh puluhan influencer lain yang selama ini memang dikenal sebagai selalu berseberangan dengan pemerintah salah satunya akun @Helmi_felis yang dikenal sebagai pendukung garis keras Anies Baswedan.
Dengan fakta-fakta seperti ini seharusnya BEM-SI membuka mata bahwa aksi unjuk rasa mereka itu ditunggangi oleh pihak-pihak yang memiliki agenda politik yang tak beradab.
Jika diamati melalui media sosial, secara kasat mata para influencer "turunkan Jokowi" ini beralasan menggaungkan narasi tersebut tak ada bedanya dengan 3 Â menteri kabinet Jokowi yang kerap berbicara memperpanjang masa jabatan presiden baik dengan skema penundaan pemilu atau membolehkan dipilih lagi untuk 3 periode.
Terlihat masuk akal jika dilihat secara sekilas, tetapi pada praktiknya dan secara tinjauan hukum akan sangat berbeda apalagi melalui cara-cara yang inkonstitusional.
Mereka juga tak berpikir, bisa jadi para pendukung Jokowi yang selama ini kebanyakan memilih diam, satu saat sangat mungkin berbalik melawan dan ujungnya situasi bakal chaotik.
Dalam kondisi seperti ini siapa yang akan paling dirugikan ya rakyat Indonesia secara keseluruhan.Â
Jika itu terjadi, mereka yang memprovokasi dan bertanggungjawab atas semua keributan ini akan melipir, mencuci tangannya bersih-bersih.
Marilah sekarang kita berpikir obyektif saja, pemerintahan ini memang butuh dikritisi dan dikoreksi tapi menurunkannya ditengah jalan bukan jawabannya, karena akan melahirkan situasi chaos.
Sama halnya dengan memperpanjang masa jabatan presiden yang saat ini sangat jelas melanggar aturan yang berlaku.
Situasi buruk pasti akan terjadi jika para pihak memaksakan kehendaknya yang inkonstitusional.Â
Jika tetap mau berunjuk rasa, lakukanlah dengan tertib yang tak merugikan kepentingan masyarakat lain.
Dan sadarilah bahwa akan ada yang menari di atas genderang yang kalian tabuh.
