Depak Menteri yang Terus Goreng Isu Perpanjangan Masa Jabatan Presiden

"Jangan sampai ada lagi yang menyuarakan lagi mengenai urusan penundaan, urusan perpanjangan, nggak"

Itu kalimat yang tak terlalu panjang dari Presiden Republik Indonesia Joko Widodo dalam sidang Paripurna yang dihadiri seluruh anggota Kabinet dan Lembaga Negara Selasa (05/04/22), seperti yang saya saksikan lewat channel Youtube milik Sekretariat Presiden.

Kalimat pendek Jokowi tersebut diharapkan dapat didengar dengan baik oleh para menteri di kabinetnya, terutama oleh beberapa menteri yang belakangan gemar menggoreng isu perpanjangan masa jabatan presiden.

Kita tahu lah siapa-siapa saja di Kabinet Jokowi yang memainkan isu perpanjangan masa jabatan presiden. salah satunya Menteri Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan.

Ia bahkan mengaku-ngaku memiliki "big data" yang menunjukan data bahwa lebih dari 110 juta penduduk Indonesia mendukung perpanjangan masa jabatan presiden dan penundaan Pemilu 2024.

Bahkan Luhut sempat menyeret dan menunggangi Asosiasi Kepala Desa (Apdesi) menjadi "corong" narasi perpanjangan masa jabatan presiden sehingga kegaduhan menjadi semakin riuh.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto pun sempat menyuarakan hal yang sama, dengan menunggangi suara petani sawit di Riau.

Beberapa bulan sebelumnya, mungkin anggota kabinet pertama yang menyuarakan isu perpanjangan masa jabatan presiden ini adalah Menteri Investasi Bahlil Lahadalia.

Saya sepakat dengan ungkapan Presiden Jokowi dalam pengantar sidang Paripurna tersebut, bahwa para menteri harus fokus bekerja dalam menangani kesulitan-kesulitan yang kini tengah dihadapi masyarakat, terutama dalam hal ekonomi alih-alih menimbulkan polemik yang sebenarnya tidak perlu.

Masyarakat saat ini sedang menanggung kondisi yang tidak mudah, hampir semua bahan kebutuhan pangan harganya beranjak naik. Pun demikian dengan harga energi, seperti yang terjadi pada BBM jenis Pertamax 1 April 2022 lalu.

Tata niaga minyak goreng belum jelas arahnya kemana, Kedelai pun tak tertangani dengan baik. Apalagi dalam beberapa hari ke depan mudik bakal menjadi isu nasional yang membutuhkan perhatian khusus dari para menterinya.

Itu dulu yang seharusnya ditangani para menteri ini bukan malah mengurus memanjang-manjangkan masa jabatan "bossnya" berharap dirinya juga masanya ikut memanjang.

Kalimat pendek dari Jokowi tadi diharapkan dapat mengerem syahwat berkuasa para menterinya. Jika ternyata setelah pernyataan Jokowi ini, para menterinya tetap saja menarasikan isu perpanjangan masa jabatan presiden dan penundaan Pemilu 2024, mungkin reshuffle kabinet perlu segera dilakukan Jokowi.

Lantaran sudah jelas dan terang, para menteri tersebut sudah melakukan langkah subordinasi terhadap presiden, jadi sudah sangat layak untuk didepak dari Kabinet.