Tak kurang dari 300 perusahaan multinasional yang berasal dari Barat dan Sekutunya menghentikan kegiatan operasionalnya di Rusia sebagai bagian dari sanksi ekonomi yang dijatuhkan komunitas internasional sebagai reaksi atas serangan Rusia terhadap Ukraina.
Sanksi ekonomi adalah salah satu bentuk diplomasi koersif yang lazim digunakan negara untuk menekan entitas lain tanpa perlu terlibat langsung dalam perang.
Jika ditinjau dalam prespektif sejarah, meskipun sanksi ekonomi dapat berpengaruh terhadap kondisi ekonomi negara target, pemberlakuannya cenderung kurang berhasil mengubah perilaku negara atau pemimpinnya.
Sebuah riset yang dilansir The Conversation, rata-rata efek dari sanksi ekonomi hanya berhasil di 34 persen kasus, dengan tingkatan yang berbeda-beda, tergantung tujuan sanksi ekonomi-nya.
Semakin sederhana tujuannya, semakin besar probabilitas keberhasilannya. Semisal pembebasan tawanan.
Sementara semakin kompleks tujuannya, semakin rendah pula keberhasilannya.
Dalam konteks serangan Rusia terhadap Ukraina, sanksi ekonomi bertujuan untuk menghentikan agresi dan itu bisa dikategorikan ke dalam tujuan yang sangat kompleks.
Sehingga probabilitas keberhasilannya bisa jadi akan sangat kecil. Apalagi Rusia, Â jika menilik pengalaman sebelumnya sudah berpengalaman menerima sanksi ekonomi, mereka sudah terlatih dalam mengantisipasinya.
Tentu kita masih ingat pada tahun 2014 saat Rusia menganeksasi Krimea wilayah di Selatan Ukraina pada 2014 lalu.
Sanksi ekonomi juga diberikan komunitas internasional, meskipun dalam skala lebih keci apabila  dibandingkan sanksi ekonomi kali ini.
Hasilnya, Rusia di bawah Pemerintahan Vladimir Putin masih bercokol di Krimea hingga saat ini, sehingga sanksi ekonomi yang dijatuhkan kehilangan tujuan dan momentumnya.
