Yes, Vaksin Berbayar Akhirnya Dibatalkan Jokowi

Polemik tarik ulur, pro dan kontra vaksin berbayar atau jika meminjam istilah Menteri BUMN Erick Tohir vaksin gotong royong secara resmi dibatalkan oleh Presiden Jokowi, seperti yang disampaikan oleh Menteri Sekretaris Kabinet Pramono Anung.

"Setelah mendapatkan masukan dan juga respons dari masyarakat, Presiden telah memberikan arahan dengan tegas untuk vaksin berbayar yang rencananya disalurkan melalui Kimia Farma semuanya dibatalkan dan dicabut," kata Pramono di Istana Negara, Jakarta, seperti dilansir Detik.com. Jumat (16/07/21).

Kontroversi vaksin berbayar yang kemudian menjadi polemik yang tidak produktif ditengah memuncaknya kasus positif baru di Indonesia ini, merupakan cerminan dari inkonsistensi dan ketidakpekaan para pembantu presiden dalam mengelola dan menterjemahkan target-target yang diinginkan Jokowi dalam menangani pandemi Covid-19.

Dari awal vaksinasi ini mulai dilakukan di Indonesia sudah jelas dan clear konsepnya selurih vaksinasi Covid-19 itu gratis, ingat ucapan Jokowi  pada 16 Desember 2020.

"Jadi setelah menerima masukan dari masyarakat dan melakukan kalkulasi ulang keuangan negara, dapat saya sampaikan bahwa vaksin Covid-19 untuk masyarakat adalah gratis," kata Jokowi, saat itu seperti  yang saya kutip dari Kompas.com.

Memang kita tahu wacana awal sebelum vaksin itu tiba di Indonesia, mekanisme vaksinasi dibagi menjadi 2 skema vaksinasi yakni 30 persen dibiayai pemerintah alias gratis dan 70 persen harus membayar yang saat itu disebut vaksinasi mandiri.

Dalam perjalanannya, setelah 2 skema vaksinasi itu mencuat ke publik, masyarakat berteriak meminta vaksinasi Covid-19 diberikan gratis kepada seluruh masyarakat.

Akhirnya konsep 2 skema itu kemudian berubah menjadi seluruhnya gratis.

Ketika vaksinasi sudah mulai berjalan, tiba-tiba para pengusaha yang di motori mereka yang bergabung dalam Kadin memohon kepada pemerintah untuk bisa berpartisipasi dalam program vaksinasi dengan menggunakan istilah vaksin gotong royong 

Niatnya mulia mereka ingin membantu pemerintah untuk segera mencapai herd immunity melalui vaksinasi gotong royong ini.

Namun sepertinya niat mulia ini di domplengi juga dengan keinginan untuk mencari untung, paling tidak itu lah yang saya tangkap dari artikel yang dilansir oleh Kontan.Co.id.

Meskipun kemudian hal ini dibantah oleh pihak Kementerian BUMN, yang menyebutkan murni bahwa vaksin gotong royong ini untuk membantu pemerintah semata.

Toh bagi masyarakat secara individu tak dikenakan biaya, yang membayar perusahaan tempat mereka bekerja.

Jadi intinya, yang membayar itu perusahaan bukan individu.

Eh, ujug-ujug Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) nomor 19 tahun 2021 keluar yang memungkinkan vaksin gotong royong bermetamorfosis menjadi vaksin berbayar bagi individu yang berminat dan Perusahaan BUMN Kimia Farma ditunjuk sebagai operatornya.

Sontak saja isu vaksin berbayar bagi individu menuai pro dan kontra, polemik menghangat di lini masa berbagi platform media sosial.

Para influenser yang dikenal membabi-buta mendukung pemerintah ramai-ramai berteriak bahwa itu kan cuma pilihan saja seperti biasa mencari pembenaran.

Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyebutkam ini cuma opsi saja, tanpa mengurangi program vaksinasi gratis sama sekali.

Di pihak lain yang kontra, vaksinasi berbayar ditengah pandemi itu sangat tidak etis dan jauh dari rasa keadilan.

Vaksin Covid-19 apapun mereknya dikategorikan oleh Organisasi Kesehatan dunia sebagi barang publik global.

Amerika Serikat dan China saja sepakat untuk menolak komersialisasi Vaksin hingga pandemi berakhir, bahkan mereka setuju jika hak paten vaksin Covid dihapuskan.

Dilalahnya Indonesia akan menjual vaksin Covid-19 kepada rakyatnya. Untungnya upaya itu akhirnya dibatalkan oleh Jokowi dan aturan terkait vaksin berbayar itu dicabut.

Ke depan sebaiknya para pengambil kebijakan terkait pengendalian pandemi Covid-19 bisa mengeluarkan kebijakan setelah dipelajari dan dikomunikasikan secara seksama tak hantam kromo seperti isu vaksin berbayar ini.