Situasi yang tak pernah dilakukan sepanjang penanganan pandemi Covid-19, luar biasa ketat.
Namun, masalahnya meskipun sudah sedemikian ketat tetapi seperti dilansir Katadata.co.id mengutip Google  mobility index, mobilitas masyarakat masih lumayan tinggi meskipun telah terjadi penurunan sejak awal Juli 2021 lalu.
Mobilitas masyarakat ketempat kerja menurun sekitar 25 persen dibanding situasi normal, mobilitas masyarakat ke tempat makan, cafe, atau pusat perbelanjaan pun turun sekitar 11,7 persen dibanding masa normal.
Secara rata-rata penurunan mobilitas dan aktivitas masyarakat di Jawa - Bali menurut Koordinator PPKM Darurat yang juga Menko Bidang Kemartiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan masih berkisar diangka 10 hingga 15 persen saja.
Padahal pemerintah menargetkan PPK. darurat bisa menurunkan hingga 20 persen atau lebih makanya penurunan kasus positif baru yang biasanya mulai terasa mulai 10 hari setelah pengetatan diberlakukan, tak terlihat.
Faktanya hingga hari ini kasus positif baru terus meroket, kasus meninggal akibat Covid-19 setiap hari dalam 3 hari selalu diatas 1.000 orang.
Kondisi Ini artinya butuh lebih banyak upaya lagi untuk menurunkan mobilitas masyarakat sehingga paparan virus laknat itu tak terus terjadi dan agar kasus positif baru Covid-19 bisa melandai.
Seketat apapun aturan dari pemerintah dengan sanksi sekeras apapun tanpa dukungan masyarakat agar berdisiplin mematuhi 5M ya percuma.
Secara resmi memang Pemerintah Indonesia belum memutuskan apakah setelah PPKM Darurat berakhir pada 20 Juli 2021, akan diperpanjang atau tidak.
"Saya lapor Presiden akan monitor. Saya tidak bisa jawab lusa selesai gak diperpanjang, gak bisa! Jumat lapor presiden apakah PPKM Darurat diperpanjang apa selesai saya berangkat pada data-data yang didapat," ujar Luhut, seperti dilansir CNBCIndonesia.Com, Selasa (13/07/21)
Namun dengan signal yang dilontarkan oleh Menkeu SMI serta bercermin dari kondisi penularan Covid-19 yang masih sangat tinggi, sepertinya perpanjangan PPKM Darurat bakal terjadi.
