Dan memang benar juga posisi utang tersebut meningkat 1,3 persen jika dibandingkan dengan posisi utang pemerintah pada Februari 2021 yang tercatat sebesar Rp6.361 triliun.
Jumlah inilah yang terus digoreng oleh sejumlah pihak seolah negara ini mendekati kebangkrutan, bahkan ada pengamat ekonomi yang menyatakan bahwa di akhir masa jabatannya, hutang pemerintah Jokowi bakal tembus hingga Rp. 10.000 triliun.
Padahal, sepanjang hutang itu manageable dan bisa dibuktikan penggunaannya untuk kepentingan kesejahteraan rakyat dan produktif tak ada masalah juga.
Kemudian urusan penanganan Covid-19 dikritik habis-habisan, seolah segala rupa urusan  yang dikelola pemerintah dalam memerangi virus ini buruk.
Padahal, meskipun memang banyak miss-nya, tetapi pemerintah Jokowi tak seburuk apa yang digambarkan dari cuitan-cuitan para pihak di media sosial.
Proses vaksin di Indonesia cukup cepat, pemerintah berhasil memastikan ketersedian vaksin jauh-jauh hari dan faktanya kita sekarang menjadi salah satu negara non-produsen vaksin, yang berhasil melakukan vaksinasi dengan jumlah cukup besar.
Menurut Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin hingga Maret 2021 Indonesia telah mengamankan 329 juta dosis vaksin, dari kebutuhan sekitar 426 juta dosis vaksin.
Dan flow vaksinasinya pun berjalan cukup smooth, tanpa masalah-masalah mayor yang berpengaruh besar terhadap proses vaksinasinya.
Mengenai aspek sosial dan ekonomi akibat penanganan pandemi ini pun tak bisa dikatakan jelek juga, meskipun masih banyak yang harus diperbaiki, tapi paling tidak sudah dalam jalur yang benar lah.
Masalah politik, hukum, dan keamanan, ini yang kerap menjadi masalah pada pemerintahan Jokowi. Hingga titik tertentu memang cara pemerintah Jokowi dalam mengurus 3 aspek ini tak bagus-bagus amat.
Demokrasi Indonesia digambarkan cukup buruk terbukti dengan melorotnya indeks demokrasi mencapai titik nadir  dalam 14 tahun terakhir dengan angka 6,30 dan berada diperingkat 64 seperti yang dirilis oleh The Economist Intelegence (IEU).
