Mohon tunggu...
Efwe
Efwe Mohon Tunggu... Administrasi - Officer yang Menulis

Penikmat Aksara, Ekonomi, Politik, dan Budaya

Selanjutnya

Tutup

Kebijakan Pilihan

Ketika Isu Kocok Ulang Menteri Jokowi Menjadi Liar

19 April 2021   08:23 Diperbarui: 19 April 2021   08:45 472
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Bagikan ide kreativitasmu dalam bentuk konten di Kompasiana | Sumber gambar: Freepik

Perubahan nomenklatur kementerian di Kabinet Indonesia Maju (KIM) yang telah disetujui pembentukannya oleh Parlemen dapat dipastikan bakal menarik gerbong resufhle personil kabinet untuk kedua kalinya.

Keniscayan ini, dikonfirmasi oleh orang dalam Istana Ali Muhctar Ngabalin yang memastikan bahwa kocok ulang posisi menteri akan segera dilakukan oleh Presiden Jokowi.

Seperti biasa, kemudian isu reshufle ini menjadi liar tak tentu arah menyasar hampir seluruh Menteri yang berada di KIM, bahkan "super menteri" yang tak tergantikan seperti Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati atau Menteri BUMN Erick Thohir ikut pula terserempet isu ini.

Alih-alih terkonsentrasi di Kementerian investasi yang merupakan bentukan baru dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi, dua kementerian yang di "merger".

Berbagai pihak, mulai dari pengamat politik, relawan Jokowi hingga partai politik cawe-cawe sumbang pendapat terkait isu reshuffle ini.

Pengamat komunikasi politik, Hendri Satrio dari KedaiKOPI menyebutkan bahwa Bahlil Lahadalia Kepala BKPM saat ini, menurut kabar yang diyakini sejumlah pihak akan menduduki Meninves, menurutnya ada kemungkinan tak akan menduduki jabatan tersebut.

Mengutip Hendri, Bahlil pernah dalam sebuah kasus menghalalkan politik uang. 

"Bisa saja mekanismenya jadi beda-beda. Misalnya Kementerian Investasi, apakah akan ditempati Bahlil Lahadalia? Belum tentu juga. Sebelumnya Bahlil ada case yang dia menghalalkan money politics. Itu kan jelek," ujarnya, seperti dilansir CNBCIndonesia beberapa waktu lalu.

Menurutnya ada kemungkinan Muhammad Luthfi yang akan menduduki jabatan itu, dan jabatan di Kementerian Perdagangan akan diisi orang lain.

Salah satu pengurus partai pendukung koalisi Jokowi, PKB Luqman Hakim menyebut Menteri berinisial M di Kabinet Jokowi jilid-2 ini akan tergusur dari posisinya.

Seperti kita tahu, setidaknya ada empat anggota kabinet Presiden Jokowi Jilid-2 yang berinisial M. Mereka adalah Menko PMK Muhadjir Effendi, Menko Polhukam Mahfud Md, Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi, dan Kepala Staf Presiden (KSP) Moeldoko.

Penyebutan inisial M ini kemudian dikomentari lagi oleh pengamat lain dengan semangat uthak athik gathuk.

Dalam kesempatan lain, salah satu organisasi relawan pendukung Jokowi, Jokowi Mania melalui Ketua Umumnya Immanuel Ebanezer menyebutkan ada  5 orang anggota KIM yang layak untuk diganti.

Kelima menteri yang dinilai layak diganti adalah Menteri Pertanian Yasin Limpo, Menteri Agraria Sofyan Djalil, Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G Plate, Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi, serta Menteri Sekretaris Negara Pratikno.

Kabar terakhir seperti dilansir Tribunnews, masuk bursa calon menteri pula menantu Wakil Presiden Ma'aruf Amin yang merupakan kader Partai Nasdem Repsal Ali, meskipun belum jelas untuk posisi apa.

Kemudian ada juga yang menggadang-gadang Sekjen DPP Muhammadiyah Abdul Mut'i sebagai calon Mendikbudristek untuk menggantikan Nadiem Makarim yang oleh sejumlah pelaku pendidikan dianggap terlalu futuristik dalam membangun sistem pendidikan Indonesia.

Sementara Menristek saat ini  Bambang Brodjonegoro diprediksi oleh sejumlah pengamat politik bakal menjadi Kepala Badan Otorita Pembangunan Ibu Kota Indonesia baru.

Simpang siur atau lebih tepatnya gorengan informasi terkait kocok ulang kabinet akan terus terjadi sampai Jokowi secara resmi mengumumkan nama-nama yang akan menduduki jabatan di Kabinetnya.

Kondisi seperti ini sebenarnya tak sehat untuk suasana kerja para menteri, meskipun mereka selalu berkilah bahwa pergantian menteri itu hak prerogatif presiden dan mereka siap diangkat dan diganti kapan saja.

Namun secara manusiawi tentu saja isu-isu yang memicu "ketidakpastian" tersebut diakui atau tidak bisa membuat pikiran mereka terganggu alhasil  kinerja mereka tidak maksimal.

Hal ini pada akhirnya dapat membuat kinerja kabinet Jokowi dalam menangani dan memulihkan persoalan yang timbul akibat pandemi Covid-19 menjadi terganggu.

Ada baiknya Jokowi segera mengumumkan secara resmi nama-nama yang pantas untuk reshufle kali ini. Agar pemerintah kembali tancap gas membangun dan mensejahterakan rakyat Indonesia.

Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
  3. 3
Mohon tunggu...

Lihat Konten Kebijakan Selengkapnya
Lihat Kebijakan Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun