Hasil Survey SMRC Terkait FPI dan HTI, Menegaskan Posisi Anies Baswedan dan PKS dalam Pemilu 2024

Survey terbaru yang dilakukan oleh Sjaiful Mudjani Research and Consulting (SMRC) bertajuk "Sikap Publik Nasional Terhadap FPI dan HTI" ini sangat menarik untuk disimak, dan bisa menjadi referensi awal untuk memilih calon Presiden dan partai politik pada pemilu 2024 mendatang, sesuai preferensi kita dalam menyikapi isu agama yang terkadang menjadi bahan jualan pendukung calon presiden dan Partai Politik tertentu.

Jika kita tak menyukai isu politik identitas digunakan dalam politik elektabilitas, survey ini memberikan gambaran yang gamblang, Partai Politik dan capres mana saja yang harus dihindari.

Namun jika kita memang gemar dan terbiasa menggunakan politik identitas terutama terkait masalah identitas agama, kita pun bisa tahu siapa capres dan partai politik yang akan kita titipi suara kita.

Survei SMRC ini dilakukan pada rentang 28 Februari-8 Maret 2021. Survei yang dilakukan terhadap 1.064 responden menggunakan metode multistage random sampling, dengan margin of error kurang-lebih 3,07 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen, dengan asumsi simple random sampling.

Responden terpilih dilakukan secara tatap muka. Kemudian dilakukan quality control dengan mendatangi kembali 20 persen responden yang sudah diwawancarai.

Latar belakang dilakukan survey ini oleh SMRC adalah kejadian tewasnya 6 laskar FPI di Km 50 tol Jakarta-Cikampek beberapa waktu lalu, dan pembubaran dan pelarangan kegiatan FPI yang dilakukan pemerintah pada Desember 2020.

Dalam survey tersebut SMRC menanyakan sejumlah hal kepada para respondennya tentang pemerintahan yang saat ini dipimpin oleh Presiden Jokowi, terutama yang berkaitan dengan isu-isu "agama" yang populer menjadi bahan perdebatan di berbagai laman media sosial.

Salah satunya seperti yang dikutip dari pers rilis SMRC yang dilansir detik.com. 

'Pemerintah atau negara sekarang sering menjadikan ulama sebagai orang yang melakukan pelanggaran hukum atau kriminalisasi ulama? Apakah anda percaya pada angka tersebut atau tidak'

Jawaban dari responden umat Islam untuk pertanyaan ini menunjukan bahwa 60 persen diantaranya menyatakan tidak percaya bahwa pemerintah melakukan kriminalisasi terhadap ulama.

Namun ada 27 persen yang percaya bahwa kriminalisasi ulama telah terjadi di Indonesia saat ini, sementara 13 persen lainnya memilih untuk tidak menjawab atau menjawab tidak tahu.

Setelah dilakukan pembedahan responden, dari responden berbasis partai politik, 57 persen massa pendukung PKS cenderung mengamini bahwa dalam pemerintahan Jokowi kerap terjadi kriminalisasi ulama.

Setelah PKS ada PAN dengan angka 41 persen dan diurutan ketiga, ada PPP 15 persen. Kemudian jika dilihat dari basis massa pemilih calon presiden, yang percaya bahwa negara kerap melakukan kriminalisasi terhadap ulama kebanyakan datang dari massa pemilih Anies Baswedan sebanyak 51 persen.

Selain itu, 62 persen massa pemilih Anies Baswedan pun cenderung percaya isu 'umat Islam sering dibungkam oleh pemerintah Jokowi'. untuk hal yang sama jika ditinjau dari basis pendukung partai politik, 67 persen massa PKS menyatakan hal yang serupa dengan massa pemilih Anies.

Ketika kemudian ditanyakan terkait isu pembubaran FPI, 59 persen responden setuju dengan keputusan pemerintah membubarkan FPI. Sementara 35 persen menjawab tidak setuju, dan 7 persen tidak tahu.

Dari 35 persen yang menyatakan tidak setuju FPI dibubarkan, pendukung basis massa pendukung Anies Baswedan lah yang paling banyak menolak pembubaran FPI diangka 73 persen, disusul massa pendukung Sandiaga Uno dengan 55 persen.

Sedangkan yang setuju FPI dibubarkan adalah responden dengan basis massa pendukung Tri Rismaharini 88 persen, disusul basis massa pendukung Ganjar Pranowo 80 persen.

Sementara, dari responden berbasis partai politik, 68 persen pendukung PKS tak setuju FPI dibubarkan, pun demikian dengan pembubaran HTI, 47 persen massa pendukung PKS tak setuju HTI dibubarkan.

Namun agak berbeda dalam pembubaran HTI, justru basis massa calon presiden Agus Harimurty Yudhoyono lah yang paling menentang pembubaran HTI yakni sebesar 34 persen, disusul Prabowo dengan 26 persen dan Anies dengan 25 persen.

Sebetulnya gambaran yang diperlihatkan dari hasil survey SMRC ini seperti mengkonfirmasi peta politik yang ada di media sosial. PKS dan Anies memang cenderung di dukung oleh mereka yang berafiliasi dengan Islam yang sangat "kanan" yang kerap menjual isu agama sebagai gimmick kampanyenya.

Jadi hasil survey SMRC ini buat saya menegaskan saja bahwa basis massa pendukung Anies Baswedan itu memang seperti, itu. Mungkin  akan sangat sulit meraih limpahan suara dari pemilih Jokowi andai Anies maju menjadi Capres 2024.