Dengan dualisme kepengurusan seperti ini, gugat menggugat pasti akan terjadi dan awalnya Kubu Demokrat Moeldoko harus mendaftarkan hasil aksi politiknya tersebut ke Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia (Kemenkumham) untuk mendapat pengesahan.
Ini akan menjadi burden bagi pemerintah Jokowi, walaupun misalnya secara administratif hukum, KLB Sibolangit itu benar-benar sah, dan kemudian Kemenkumham mengesahkan kepengurusan Demokrat Moeldoko, tindakan Kemenkumham tersebut dengan mudah bakal di goreng dan mereka harus menghadapi tekanan dan sudah hampir dapat dipastikan Jokowi akan terbawa-bawa.
Pun demikian dengan pihak Kepolisian, AHY berencana melaporkan kegiatan KLB Sibolangit ke pihak Kepolisian karena dianggap ilegal dan bagi Polisi ini bakal menjadi kesulitan tersendiri.
Jika tidak menindaklanjuti laporan tersebut atas alasan yang valid pun, polisi akan dianggap berpihak pada Moeldoko dan ujungnya kembali akan menyeret pemerintahan Jokowi secara keseluruhan.
Jadi intinya, Pemerintahan Jokowi akan terus terseret-seret masalah yang sebenarnya bukan "perang mereka".
Hal itu sudah hampir dapat dipastikan bakal mengganggu ritme kerja Pemerintah dalam mengatasi berbagai masalah krusial yang tengah dihadapi saat ini.
Atas asumsi tersebut ada baiknya jika Moeldoko melepaskan jabatannya sebagai Kepala Staf Presiden. Agar Jokowi dan pemerintahannya tak harus terbawa arus yang tercipta oleh tindakan pribadi Moeldoko.
