Mungkin salah satu yang bisa dilakukan adalah menekan biaya politik menjadi sekecil mungkin, toh ia tengah berkuasa dan dimungkinkan untuk mengubah sistem politik yang ada menjadi lebih ekonomis.
Karena harus kita sadari biaya politik saat ini sangat mahal, dan sangat berpotensi menimbulkan lingkaran setan korupsi yang tak berkesudahan.
Mungkin bisa dimulai dengan menghilangkan mahar bagi siapapun yang berminat menjadi calon pejabat publik.
Selain itu, hilangkan tekanan pada pejabat publik yang berasal dari kadernya untuk membiayai kegiatan partainya seperti yang selama ini lazim terjadi.
Karena tekanan inilah yang terkadang seperti menjadi sebuah kewajiban bagi pejabat bersangkutan menyediakan dana yang bisa saja sebenarnya ia tak mampu tanggung, sehingga untuk memenuhinya ia harus melakukan korupsi dengan memainkan kewenangannya.
Di luar itu ada baiknya juga sosialisasikan gaya hidup sederhana yang tak mengunbar kemewahan. Selama ini kita menganggap wajar atau bahkan sebuah keharusan bahwa pejabat publik itu harus bermobil mewah misalnya.
Jika semua kelaziman yang salah itu tak dirubah, korupsi pejabat publik akan terus terjadi. Sudah waktunya kita lebih menghargai pejabat melalui kinerjanya bukan dengan gaya hidupnya.
Kasus Nurdin Abdullah ini, jelas menunjukan hal itu. Bagaimana orang yang selama ini dianggap baik dan anti korupsi karena sistemnya busuk membawanya pada jurang laku lancung koruptif.
Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H
