Setelah dilakukan Pemeriksaan secara mendalam oleh penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) selama lebih dari 15 jam terhadap Gubernur Sulawesi Selatan Nurdin Abdullah, akhirnya KPK menetapkan Nurdin Abdullah sebagai tersangka atas kasus suap proyek infrastruktur di lingkungan Pemprov Sulsel.
Dan sepertinya inilah akhir perjalanan politik Nurdin Abdullah, ternyata kekuasaan yang lebih besar telah melibas habis integritas dan komitmennya terhadap pemberantasan korupsi yang selama ini dianggap dimilikinya
Miris rasanya menyaksikan orang yang sempat digadang-gadang sebagai seorang pemimpin daerah visioner dan salah satu calon pemimpin masa depan Indonesia, berjalan gontai menuju tempat konferensi pers KPK dengan mengenakan rompi oranye, yang menandakan bahwa dirinya segera akan menjadi tahanan KPK. Seperti yang saya saksikan di Kompas TV, Minggu(28/02/21) dini hari.
Dalam konferensi tersebut Ketua Dewan Komisioner KPK Firli Bahuri menyatakan bahwa Nurdin Abdullah sebagai tersangka bersama Edy Rahmat Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Pemprov Sulsel, dan pihak Kontraktor Agung Sucipto.
"KPK menetapkan 3 (tiga) orang Tersangka. Sebagai penerima NA (Nurdin Abdullah), ER, dan sebagai Pemberi AS," ujar Ketua KPK Firli Bahuri.
Dalam kesempatan yang sama KPK pun menunjukan barang bukti OTT yang mereka lakukan, berupa uang tunai sebesar Rp. 2 milyar dalam sebuah koper.
Menurut Firli, OTT ini dilakukan di 3 tempat berbeda, di Rumah Dinas Gubernur Sulsel di Jalan Jendral Sudirman Makasar,rumah dinas Edy di kawasan Harsetening Makasar , dan di jakan Poros Bulukumba.
Banyak pihak sebetulnya tak percaya atas ditangkapnya Nurdin oleh KPK lantaran ia melakukan tindak pidana korupsi.
Sungguh ironis sosok Nurdin yang selama ini dikenal sebagai seorang pemimpin daerah yang sangat inovatif, tokoh pembaharu dan dianggap memiliki komitmen tinggi terhadap pemberantasan korupsi harus mengakhiri karirnya secara prematur dibalik jeruji penjara karena korupsi yang dilakukannya.
Ia telah meraih berbagai penghargaan saat dirinya memimpin Kabupaten Bantaeng selama 2 periode dari tahun 2008 hingga 2018, termasuk penghargaan atas komitmennya dalam pemberantasan korupsi.
Atas komimetnya tersebut, ia meraih penghargaan dari KPK dan Nurdin pun menerima Bung Hatta anti corruption Award pada tahun 2017 atas integritasnya dan peran sertanya dalam pemberantasan korupsi saat ia menjadi Bupati Bantaeng.
Lewat akun Twitternya @Bunghattaaward mereka mencuitkan keterkejutannya atas ditangkap tanganya Nurdin ini.
"Kami sangat terkejut & prihatin dengan berita tentang pak Nurdin Abdullah pagi ini. Beliau mendapat award tahun 2017 ketika masih menjabat Bupati Bantaeng, Sulsel. Kami menunggu konferensi pers KPK mengenai hasil pemeriksaan 1x24 jamnya. Terima kasih atas perhatian kawan2 semua."
Sosok Nurdin yang dianggap pemimpin masa depan Indonesia ini, saat itu dianggap sosok yang memiliki integritas teruji dengan kinerja cukup baik.
Hal ini ia buktikan melalui kemampuannya membawa Bantaeng menjadi salah satu wilayah kabupaten yang mandiri dan menjadi acuan dalam hal keberhasilan otonomi daerah.
Keberhasilan Nurdin dalam memimpin Bantaeng membuat dirinya diusung oleh PDIP bersama PKS dan PAN dalam Pilkada Sulsel 2018.
Ia bersama pasangannya Andi Sudirman Sulaiman berhasil meraih suara sebesar 43,87 persen atau setara 1,867.303 suara, mengungguli 3 pasangan lainnya.
Namun perjalanan kepemimpinan Nurdin Abdullah di Pemprov Sulsel tak berlangsung mulus, hanya 11 bulan setelah dirinya memerintah, sejumlah anggota DPRD Sulsel sempat mengajukan Pemakzulan terhadap Nurdin.
Alasan anggota dewan memakzulkan Nurdin saat itu lantaran lima hal, yakni soal manajemen PNS; dugaan korupsi, kolusi, dan nepotisme; serta rendahnya realisasi APBD.
Meskipun kemudian pemakzulan yang dinisiasi oleh anggota dewan dari Gerindra, Golkar, PKB, PPP, Demokrat, Nasdem dan Hanura berakhir damai dan Nurdin lolos dari pemakzulan tersebut.
Konon katanya menurut informasi yang saya dapat pengusaha Agung Sucipto yang menjadi tersangka dalam OTT KPK ini adalah orang yang sama dengan pihak yang diributkan dalam pemakzulan tahun 2019 lalu itu.
Status tersangka yang kini disandang Nurdin Abdullah seolah menampar muka PDIP sebagai partai pengusung Nurdin saat Pilkada Sulsel 2018 lalu.
Setelah tak lama sebelumnya salah satu kader PDIP Juliari Batubara juga dinyatakan tersangka atas kasus korupsi bansos di Kementerian Sosial.
Mungkin agak berbeda dengan Juliari yang memang merupakan kader asli PDIP, Nurdin bukanlah kader asli PDIP karena sebelumnya saat ia menjadi Bupati Bantaeng Nurdin diusung oleh PKS.
Namun tetap saja nama PDIP menjadi tercoreng karenanya. Harus ada perbaikan yang serius dari partai yang dipimpin Megawati ini agar para kadernya tak terus terjerat korupsi.
Jika tidak bisa saja akan membawa PDIP ke masa suram seperti yang dialami Partai Demokrat yang ditinggal pemilihnya lantaran dianggap partai korup.
