Jika penolakan vaksinasi ini terjadi secara masif, sangat mungkin menjadi hambatan untuk memenuhi target yang telah ditetapkan, bahwa vaksinasi di Indonesia harus mencapai herd immunity dalam jangka waktu 12 bulan.
Artinya Indonesia akan berada dalam situasi pandemi lebih lama lagi, dan situasi pandemi sepertinya akan terus memburuk, jika tak segera dikendalikan salah satunya oleh keberadaan vaksin.
Terkait hal itu, Wakil Menteri Hukum dan HAM, Profesor Edward Hiraeij menyatakan, bahwa masyarakat yang menolak untuk di vaksinasi Covid-19 dapat di jatuhi hukuman pidana paling lama 1 tahun penjara dan/atau denda sebesar-besarnya Rp.100 juta.Â
Alasannya karena vaksinasi Covid-19 itu adalah kewajiban warga negara Indonesia, lantaran wajib maka jika tidak dilakukan akan ada konsekuensi hukum bagi yang menolak melakukannya. Seperti yang diatur dalam Undang-Undang nomor 6 tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan.
Pasal 93 dalam UU tersebut menyatakan, setiap orang yang tidak mematuhi penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan dan/atau menghalangi penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan sehingga menyebabkan kedaruratan kesehatan masyarakat, bisa di pidana dengan penjara paling lama satu tahun penjara dan/atau di denda maksimal Rp.100 juta.
Sementara itu pada pasal 9 UU yang sama, disebutkan bahwa setiap orang wajib mematuhi penyelenggaraan Kekarantinaan kesehatandan ikut serta dalam penyelenggaraan kekarantinaan kesehata.
"Jadi ketika kita menyatakan bahwa vaksin ini adalah suatu kewajiban maka secara mutatis mutandis jika ada warga negara yang tidak mau divaksin maka bisa dikenakan sanksi, bisa berupa denda, bisa berupa penjara, bisa juga kedua-duanya," ujar  Edward, seperti yang saya kutip dari Kompas.com. Sabtu (09/01/21).
Saya berharap publik bisa memahami pentingnya vaksinasi ini, untuk mengubah arah perjalan hidup kita yang setahun terakhir ini terus terpuruk di hampir segala bidang lantaran pandemi Covid-19.
Meskipun memang ada sejumlah kelompok yang sedari awal memang menolak melakukan vaksinasi apapun, lantaran alasan keagamaan, ditambah dengan beberapa bagian lain yang menolak lantaran tak mempercayai produk vaksin Covid-19
Namun untuk Covid-19 cobalah bertenggang rasa,kini kita semua hidup dalam keadaan yang sangat sulit. Kematian mengancam dari sudut-sudut yang kita tidak ketahui. Tetangga, teman, saudara, anak, orang tua, istri, suami, dan lainnya, semua terancam dengan keadaan ini.Â
Mari dalam keadaan yang sangat sulit ini, kita bersatu dalam pendapat bahwa vaksin Covid-19 itu boleh digunakan bukan karena keadaan darurat saja, namun dalam keadaan yang biasa untuk pencegahan. toh menurut Majelis Ulama Indonesia (MUI) vaksin Covid-19 buatan Sinovac itu sudah jelas kehalalannya.
