Cara kerja Menteri Sosial hasil reshuffle kabinet yang terbaru, Tri Rismaharini yang kerap blusukan seperti saat dirinya memimpin Kota Surabaya, rupanya dianggap mengganggu oleh para politisi pendukung Anies dan Anies Baswedan sendiri.
Rasa terganggunya itu mereka ejawantahkan dengan berbagai nyinyiran yang diucapkan dan tuliskan melalui berbagai laman media sosial dan pemberitaan media maimstream.
Blusukan Risma itu mereka terakan sebagai sebuah pencitraan politik untuk meraih simpati masyarakat. Seperti yang diungkapkan oleh Fadli Zon salah seorang politisi Partai Gerindra.
"Blusukan secara proporsional bagus saja sbg cara melihat langsung lapangan. Tp klu kecanduan blusukan maka harus diperiksa jgn2 gangguan 'gila pencitraan'," kata Fadli lewat akun Twitter miliknya, @fadlizon, Selasa (05/01/21). Seperti yang saya kutip dari CNNIndonesia.com.
Meskipun ia tak menunjuk secara eksplisit siapa pejabat yang dimaksud, tak perlu jadi orang jenius untuk mencari tahu siapa yang dimaksud Fadly dalam cuitannya tersebut.
Kemudian sejumlah politisi PKS pun melakukan hal yang sama, kita tahulah posisi Partai yang merupakan anak ideologis gerakan Ikhwanul Muslimin, merupakan salah satu yang mendukung Anies dalam Pilkada 2017 dan sangat mungkin akan kembali mengusung Anies Baswedan sebagai DKI 1 dalam Pilkada DKI berikutnya, atau mungkin akan menjadikan Anies sebagai jagoan utamanya dalam Pilpres 2024.
Seperti diungkapkan oleh anggota Komisi VIII Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dari Fraksi PKS, Bukhori. Ia meyakini apa yang dilakukan Risma itu (maksudnya blusukan) hanya sebatas pencitraan.
"Sebaiknya mensos fokus dulu menyelesaikan PR Kemensos jangan terlalu sibuk dengan pencitraan," kata Bukhori, seperti dilansir Suara.com, Rabu (06/01/21).
Tak ketinggalan petinggi PKS lain Hidayat Nur Wahid yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua Majelis Permusyawarahan Rakyat (MPR) sangat fasih mengungkapkan hal yang sama.
Ia mengungkapkan lebih baik Risma fokus menjalankan tugasnya sebagai Mensos dalam mengelola kebijakan yang berkaitan dengan program kesejahteraan sosial alih-alih sibuk dengan politik pencitraan dan agenda politik sempit berjangka pendek.
"Kerja Menteri adalah membuat kebijakan yang berdampak pada seluruh Kabupaten Kota di Indonesia. Dalam kasus PMKS, ada beberapa program Kemensos yang alokasinya berkurang. Inilah yang seharusnya juga diprioritaskan dan diperjuangkan oleh Ibu Mensos," ujar Hidayat, seperti dilansir Detik.Com Kamis (070/1/21).
