Simpul Hubungan Antara FPI dan PKS, yang Membuat PKS Menyalahkan Pemerintah Terkait Pembubaran FPI

Seperti yang sudah saya duga, dalam tulisan saya sebelumnya tentang pembubaran Front Pembela Islam  Rabu (30/12/20) kemarin, PKS akan menjadi elite politik yang akan membela FPI, terkait pembubaran dan pelarangan seluruh aktivitas ormas yang didirikan oleh Rizieq Shihab ini.

Hidayat Nurwahid salah satu petinggi PKS yang juga merupakan wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) secara bertubi-tubi membela FPI seraya menyalahkan pemerintah Jokowi atas keputusannya menjadikan FPI sebagai ormas terlarang, lewat akun Twitternya, @hnurwahid

"Indonesia adalah negara hukum dan menjamin HAM. Mestinya 'pelarangan/penghentian Kegiatan FPI' melewati proses di pengadilan. --->

----> Sayangnya, proses itu dihapus dalam UU Ormas No.16/2017 yang mengesahkan Perppu Ormas yang dibuat Presiden @jokowi. Sekalipun dahulu Perppu itu ditolak oleh Gerindra, PAN, @PKSejahtera dan para aktivis HAM. #Indonesia #Pancasila #NKRI #FPI" cuitnya.

Tak cuma satu cuitan ada 3 cuitan lainnya terkait hal ini yang intinya mereka membela FPI, dan menyalahkan pemerintah.

Selain Hidayat Nurwahid, politisi PKS lain Mardani Ali Sera menyatakan bahwa pembubaran FPI merupakan kegagalan pemerintah dalam membina ormas.

"Upaya pelarangan atau pembubaran ormas sebetulnya bentuk gagalnya negara membina dan menjadikan ormas sebagai modal sosial yang sangat berguna bagi pembangunan bangsa," kata Mardani dalam keterangannya, Rabu (30/12/20). Seperti dilansir Detik.com.

Sikap PKS tersebut bisa dipahami lantaran ada kedekatan dan kepentingan politik antara keduanya. Kedekatan ini terbangun lantaran ada kesamaan pandangan dalam hal identitas keagamaan yang dibungkus ideologisasi politik.

Dalam bahasa sederhananya ada saling menunggangi kepentingan antar keduanya, semacam simbiosis mutualisma. Sebagai bagian dari elite politik di Indonesia, PKS memiliki kepentingan terkait tingkat keterpilihan untuk mempertahankan eksistensinya sebagai sebuah partai politik.

Meskipun terdapat perbedaan mendasar antar kedua organisasi tersebut, karena PKS merupakan parpol resmi yang memiliki wakilnya dalam sistem pemerintahan, sementara FPI relatif bergerak diakar rumput secara informal tapi di lapangan segmen masyarakat yang keduanya bidik beririsan tebal.

Namun perbedaan inilah yang menjadi sebuah sinergi saling menguatkan kedua pihak sehingga mampu memperkuat posisinya masing-masing. Jika dicermati selama ini, boleh dikatakan tak ada satu pun konflik yang menghadap-hadapkan FPI dan PKS.

Jadi secara kasar pembagiannya FPI bergerak secara fisik, sementara PKS bergerak secara politis yang berlandaskan nalar dan pikiran serta memiliki akses untuk berbuat secara konstitusional . Meskipun untuk beberapa kesempatan yang cukup besar seperti "aksi bela Islam" 2017 mereka berkolaborasi dari kedua sisi.

Makanya ketika FPI bergerak dan ternyata pergerakannya itu kemudian dianggap aparat keamanan dan pemerintah bertentangan dengan hukum, PKS akan mulai bergerak memunculkan narasi membela FPI dan menyalahkan pemerintah.

Simbiosis seperti inilah yang kemudian terus mereka pelihara, apalagi secara teologi aliran Islam yang keduanya yakini nyaris serupa, lebih puritan dibandingkan 2 ormas Islam terbesar di Indonesia Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama (NU)

PKS menurut keterangan salah satu pendirinya Yusuf Effendi mengadopsi gerakan Ikhwanul Muslimin (IM) di Mesir yang didirikan oleh Hassan Al Bana pada 1928.

Menurut buku yang ditulis Muhammad Iqbal berjudul Pemikiran Politik Islam (2015) bahwa kunci dalam pemikiran politik Al Bana adalah Islam sebagai solusi. 

Solusi dari segala permasalahan yang dikandung negara yang masih menganut sistem sekuler. Negara yang ideal bagi Bana adalah negara yang mengusung Al Quran dan Hadist sebagai panduan utamanya.

Nah, pemikiran inilah yang diadopsi oleh PKS sebagai acuan utama dalam pergerakan politiknya, seperti yang ditulis dalam buku Ideologi Politik PKS: Dari Mesjid Kampus ke Gedung Parlemen yang ditulis oleh M. Imdadun Rahmat.

Dalam buku tersebut Imdadun menulis bahwa PKS itu merupakan "anak ideologis" IM. Mereka mengembangkan pandangan tentang Islam yang kaffah atau menyeluruh, artinya tak hanya urusan ibadah keagamaan tapi seluruh dimensi kehidupan termasuk dimensi politik.

Dalam sebuah risalahnya Hassan al Bana menyebutkan bahwa syarat kesempurnaan seorang muslim itu adalah keterlibatannya dalam urusan politik.

Pandangan politik PKS yang seperti ini,serupa dan sebangun dengan arah politik Rizieq Shihab dan FPI serta hingga skala tertentu dengan HTI.

Rizieq Shihab terakhir menarasikan Indonesia Bertauhid dan Revolusi Akhlak secara terbuka dalam acara Maulid Nabi Muhammad SAW di Petamburan beberapa waktu lalu, dan narasi ini di dukung penuh oleh PKS.

Dukungan ini disampaikan oleh Presiden PKS yang bari terpilih Ahmad Syaikhu saat berkunjung ke Petamburan sesaat setelah  Rizieq  tiba di Tanah Air.

"Ini barang kali yang dibutuhkan dimulai dari revolusi akhlak. PKS sangat mendukung kalau kaitan-kaitan hal seperti ini," kata Syaikhu usai bertemu Rizieq di Petamburan, Jakarta Pusat, Rabu (11/11/20). Seperti yang dilansir CNNIndonesia.com.

Karena bisa jadi keinginan PKS dan FPI itu  sejatinya adalah membawa Indonesia menjadi sebuah sistem bernegara yang berdasarkan syariat Islam seperti halnya IM, sesuatu yang menyalahi kesepakatan para pendiri bangsa.

Meskipun tentu saja PKS dan FPI tak akan mengakui itu secara terbuka dan mereka akan melakukannya secara konstitusional.

Makanya mereka berambisi benar untuk memenangkan Pemilu dengan kemenangan itu terbuka lah membawa Indonesia lebih ke kanan ekstrem.

Tadinya dengan keberadaan FPI ini dapat membantu PKS mewujudkan ambisinya tersebut, tapi siapa nyana pemerintah kemudian membubarkan  melarang keras segala aktivitas FPI

Nah, jadi jelas simpul hubungan antara keduanya itu, bahkan sempat beredar kabar bahwa Rizieq Shihab akan bergabung ke PKS.

Jadi tak heran juga ketika FPI dinyatakan sebagai ormas terlarang, PKS merupakan elite politik terdepan yang menyuarakan ketidaksetujuannya.

Lantaran, secara politik PKS berpotensi dirugikan karena kehilangan tandem yang sangat kuat untuk membawanya menapaki ambisinya dalam memenangkan Pemilu 2024 seperti yang diimpikan Ahmad Syaikhu.

Raihan suara PKS dalam Pilpres 2019 lalu yang menunjukan peningkatan, sumbangan terbesarnya datang dari gerakan-gerakan sebelumnnya, mulai dari Aksi Bela Islam 2017 yang bertandem dengan FPI dan berbagai aksi lain yang kesemuanya berhubungan dengan urusan identitas keagamaan  yang mengetengahkan Islam politik dibalut dengan politik identitas.

Bagi PKS, Rizieq Shihab dan FPI serta organisasi afiliasinya merupakan ladang untuk meraih suara. Sementara bagi FPI dan Rizieq, PKS merupakan cantolan politiknya agar mereka bisa terlindungi.