Gong dari semua tekanan terhadap organisasi massa Front Pembela Islam akhirnya ditabuh, hari ini Rabu 30 Desember 2020, Pemerintah Indonesia melalui Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Prof Mahfud.MD secara resmi mengumumkan pelarangan Ormas FPI.
"Berdasar peraturan perundang-undangan dan sesuai dengan putusan MK Nomor 82 PUU112013 tertanggal 23 Desember tahun 2014, pemerintah melarang aktivitas FPI dan akan menghentikan setiap kegiatan yang dilakukan FPI karena FPI tidak lagi mempunyai legal standing baik sebagai ormas maupun sebagai organisasi biasa," ujar Mahfud Md dalam konferensi pers di Kemenko Polhukam, Jalan Medan Merdeka Barat, Rabu (30/12/20). Seperti dilansir Detik.com.
Menurut Mahfud secara hukum FPI , sejak 21 juni 2019 sudah tak memiliki legal standing sebagai sebuah organisasi massa.
Namun mereka tetap berkegiatan yang kebanyakan cenderung melanggar ketertiban dan keamanan serta mengganggu kepentingan umum, seperti melakukan sweeping, tindak kekerasan, razia secara sepihak, provokasi dan lain sebagainya.
Dengan keputusan ini artinya seluruh kegiatan yang mengatasnamakan FPI sudah terlarang dan bisa langsung ditindak.
Saya yakin perlawanan hingga skala tertentu akan terjadi meskipun tentu saja pemerintah dan aparat keamanan sudah siap untuk itu.
Di level elite, pihak -pihak yang selama ini kerap menjadi sekondannya FPI, seperti PKS misalnya tentu akan memunculkan narasi-narasi yang menyalahkan pemerintah atas pelarangan FPI ini.
Apakah kegaduhan yang bisa saja timbul akibat pelarangan ini akan sebanding dengan efektifitas pelarangan tersebut?
Kita ambil contoh ketika pemerintah memgharamkan keberadaan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) dengan alasan berniat mengganti sistem pemerintahan Indonesia dengan mengusung khilafah Islam.
Secara organisasi memang mereka tak bergerak, tapi individu-individunya tetap menyuarakan khilafah secara bebas, dan pemerintah tak mengambil tindakan apapun.
Harapannya jika memang pemerintah serius terkait pelarangan ini lakukan juga penegakan hukumnya, toh jika hanya terbatas pada wadah organisasi mereka bisa saja bertransformasi menjadi FPI Reborn misalnya.
Atau secara individu mereka meluber kemana-mana karena tempat penampungannya hilang, dan memengaruhi banyak individu lain. Selain itu ketika kader-kadernya yang sudah terdampak doktrin kekerasan bisa saja mereka bergabung dengan kelompok-kelompok yang lebih militan.
Sangat mungkin terjadi, kader FPI yang masih sangat muda dan belum punya pegangan itu dirayu untuk menjadi "penganten". Ini akan menaikkan level mereka dari pendemo di jalanan menjadi aksi nyata.
Namun demikian saya yakin keputusan ini sudah benar-benat dihitung oleh pemerintah dan aparat keamanan untuk meminimalisir dampaknya.
Semoga ini benar-benar keputusan yang tepat dan yang penting penegakan hukumnya agar ormas semacam FPI ini tak terus menerus menimbulkan kegaduhan yang tidak perlu.
