Reshuffle Kabinet Indonesia Maju besutan Jokowi-Maaruf kali ini cukup menarik dicermati, mungkin baru di Indonesia terjadi mantan rival dalam pemilihan presiden kedua capres dan cawapres-nya menjadi anggota kabinet pemenang pilpres.
Ya, masuknya mantan Cawapres Sandiaga Salahudin Uno sebagai Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif ke dalam kabinet Jokowi, melengkapi masuknya mantan "Pasangan 02" ke dalam kabinet mantan rivalnya.Â
Setelah mantan Capres dalam Pilpres 2019 lalu Prabowo Subianto pada kesempatan pertama menduduki jabatan dalam kabinet sebagai Menteri Pertahanan.
Kondisi ini membuat Politisi Nasdem Irma Suryani Chaniago yang pada Pilpres 2019 lalu berada di kubu "01" dengan sinis berpendapat
"Ada nama Sandiaga Uno ikut masuk, artinya percuma kemarin saya dan teman-teman koalisi berdarah-darah di Pilpres," ujar Irma seperti dilansir Tribunnews.com Selasa (22/12/20).
Bisa dipahami sih kesinisan Irma ini, tentunya kita masih ingat benar bagaimana sengitnya Pilpres 2019 lalu, masyarakat Indonesia benar-benar terbelah saat itu , antar saudara dan tetangga tak saling sapa lantaran berbeda pilihan politik dan residunya hingga kini masih sangat terasa.
Sementara di akar rumput sebutan cebong dan kampret yang kini telah bersalin nama menjadi kadrun masih beredar luas terutama di media sosial, yang artinya sisa-sisa polarisasi masih ada, padahal pada level elite sudah bepelukan bak Teletubbies.
Namun bagi saya keputusan Jokowi mengajak kedua rivalnya ke dalam kabinetnya, dan rivalnya bersedia menerima pinangan itu sebuah keputusan yang hebat.
Sangat sedikit orang dengan ego kekuasaannya mampu melakukan itu, Prabowo dan Sandi pun saya rasa tak perlu-perlu amat menduduki jabatan di pemerintahan Jokowi, toh keduanya bisa hidup sangat nyaman walaupun tak menjadi menteri-nya Jokowi.
Memang saya tak tahu persis apa yang melatar belakangi keputusan tersebut, tapi apapun itu saya menaruh hormat pada mereka.
Mungkin saja jika saat itu Prabowo tak menyatakan bergabung dengan pemerintah Jokowi dan memutuskan berada di seberang pemerintah residu polarisasi dimasyarakat akan lebih tajam lagi.
