Pihak PDIP sendiri merespon ditangkapnya Juliari Batubara oleh KPK melalui Sekretaris Jendralnya Hasto Kristyanto,Ia menyatakan bahwa PDIP menghormati seluruh proses hukum yang sedang berlangsung.
Kondisi seperti ini tak perlu terjadi tambah Hasto jika kader-kader yang dititipi jabatan mengikuti arahan Ketum PDIP Megawati.
"Ketua Umum PDI Perjuangan, Ibu Megawati selalu memberikan arahan kepada kadernya yang punya jabatan politik untuk tidak menyalahgunakan kekuasan, tidak korupsi. Tertib hukum adalah wajib bagi wajah pemerintahan yang bersih, bebas dari korupsi," tutur Hasto. Minggu (06/12/20). Seperti dilansir CNNIndonesia.com.
Sudah pasti kedua pimpinan Partai terbesar di Indonesia ini merasa kecewa atas perbuatan busuk kadernya itu, namun ada yang lebih kecewa sebenarnya dibandingkan mereka, Presiden Jokowi dan rakyat Indonesia.
Lantas apa pertanggungjawaban mereka ketika kader yang mereka usung ternyata melakukan korupsi. Karena menurut kabar yang beredar masuknya para kader partai politik ke dalam kabinet itu atas ajuan dari partai politik itu sendiri.
Artinya yang melakukan screening karakter, kapabilitas, dan track record para kadernya yang maju menjadi menteri dalam kabinet adalah partai politik.
Mustahil jika pencalonan kader partai politik untuk menjadi seorang menteri tanpa dukungan dari ketua umum partainya.
Saya tak terlalu memahami bagaimana pencalonan itu hingga kemudian dipilih oleh Presiden Jokowi sebagai end user, apakah Partai Politik memberi 2 opsi atau lebih pilihan kader untuk setiap jabatan atau disorongkan saja satu nama yang kemudian ditempatkan Jokowi sebagai menteri di kementerian tertentu.
Akibat tingkah laku kader partai tersebut yang dirugikan adalah rakyat dan Pemerintahan Jokowi, apalagi situasi Indonesia saat ini sedang dalam kondisi pandemi Covid-19 dan resesi ekonomi.
Lantas sampai sejauh mana tanggung jawab partai terhadap pemerintah dan rakyatnya? Hanya sekedar untuk meminta maaf saja tak juga dilakukan.
Mungkin ke depan ada baiknya Jokowi melakukan evaluasi menyeluruh terhadap hubungan partai politik dan kabinetnya, meskipun sudah pasti Jokowi bakal tetap memperhitungkan komposisi kabinet untuk keseimbangan politik.
