Makanya kemudian sejumlah menteri dalam kabinet Indonesia  Maju mengungkapkan ketidak setujuannya dengan langkah Anies  untuk kembali memberlakukan kebijakan PSBB secara ketat.
Ditambah lagi, Anies memutuskan hal tersebut tampaknya tanpa terlebih dahulu berkoordinasi dengan pemerintah pusat, para pengusaha dan wilayah penyangga ibu kota, Bogor, Depok, Tanggerang, dan Bekasi.
Makanya hingga saat tulisan ini dibuat Anies seperti berjalan sendirian, ia baru sibuk berkoordinasi sana sini setelah keputusan itu dibuat.
Karena Pemerintah pusat sebenarnya lebih sreg dengan pendekatan Pembatasan Sosial Berskala Mikro (PSBM), paling tidak itu lah yang diucapkan oleh Presiden Jokowi seperti yang disampaikan oleh Juru bicaranya, Fadjroel Rachman.
Kemudian Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto pun terkesan seperti menyalahkan Anies ketika bursa saham Indonesia harus kehilangan kapitalisasi pasar hingga Rp. 300 triliun, sehari setelah keputusan PSBB itu diumumkan.
Kepala daerah wilayah-wilayah penyangga Jakarta pun menolak untuk melakukan PSBB ketat ssperti 3 bulan lalu karena mereka memiliki cara sendiri dalam menangani Covid-19.
Bima Arya Walikota Bogor misalnya, ia menyatakan PSBB ketat itu belum tentu menghasilkan penurunan jumlah terpapar virus laknat ini, padahal biaya yang dikeluarkan sangat besar.
Ujaran Bima ini berkaca pada PSBB yang dilakukan secara ketat sebelumnya, hasilnya minimal, efek buruknya maksimal.
Jika pernyataan Bima Arya ini benar adanya, berarti langkah Anies ini salah dong.
Ya tidak juga sebenarnya, hanya cara ia mengkomunikasinya saja yang harus dibenahi. Anies terkesan seperti ingin merasa benar sendiri.
Dalam jangka pendek keputusan Anies ini bisa meruntuhkan perekonomian nasional, beberapa ekonom memperkirakan  pertumbuhan ekonomi negatif tak hanya akan sampai di Kuartal III ini saja tapi akan berlanjut hingga Kuartal IV 2020.
