Mohon tunggu...
Efwe
Efwe Mohon Tunggu... Administrasi - Officer yang Menulis

Penikmat Aksara, Ekonomi, Politik, dan Budaya

Selanjutnya

Tutup

Money Pilihan

Vaksin Covid-19, Jembatan Emas Keseimbangan antara Urusan Kesehatan dan Perekonomian Indonesia

23 Juli 2020   13:05 Diperbarui: 23 Juli 2020   15:24 239
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.

Tak ada satu pun negara di dunia yang benar-benar siap menghadapi situasi pandemi seperti saat ini. Mereka atau lebih tepatnya kita semua benar-benar gagap menghadapi ekspansi virus yang menyebalkan ini.

Kita semua bingung, mana yang harus ditangani terlebih dahulu sisi kesehatannya kah, yang artinya dapat mematikan kehidupan ekonomi warganya, atau coba menjalankan ekonomi namun dampaknya virus akan menyebar semakin cepat dan meluas.

Idealnya memang  kedua hal tersebut bisa berjalam secara simultan, namun ada prasyarat tertentu agar ekonomi tetap bisa bergerak namun penyebaran virus pun bisa dikurangi.

Prasyarat utama ialah Pemerintahnya  harus memiliki anggaran yang cukup besar untuk penanganan pandemi, dan ini membutuhkan perekonomian negara yang sangat kuat, walaupun tetap saja ada batasan yang dimiliki tiap negara.

Salah satu caranya, pemerintah dengan kekuatan ekonominya tersebut, membayar rakyatnya untuk tetap berada di rumah, seperti yang dilakukan oleh Jepang atau Singapura misalnya.

Hal yang hampir sama terjadi juga di Indonesia, namun tak seperti di Jepang, Pemerimtah Jokowi hanya mampu memberikan bantuan sosial bagi masyarakat miskin yang dianggap paling terdampak krisis penanganan C-19 yang jumlahnya  26 juta jiwa.

Akibatnya masyarkat kelas menengah bawah yang masuk kategori hampir miskin, tanpa bantuan pemerintah menjadi miskin beneran. 

Kecuali mereka terus bekerja atau berusaha, mereka ini kebanyakan dari sektor informal. Mereka tak punya pilihan, sakit karena terpapar corona atau sakit karena kelaparan.

Hal ini lah yang kemudian membuat pemerintah segera menerapkan kebijakan "new normal", PSBB dilonggarkan agar mereka tetap bisa produktif namun harus tetap berpegang pada protokol kesehatan yang ketat.

Secara teori itu dimungkinkan namun fakta di lapangan tak semudah teori, ada kondisi-kondisi yang secara tak disengaja membuat mereka harus melanggar protokol kesehatan.

Seperti contohnya dalam transportasi umum KRL Jabodetabek, penumpang tetap saja tak bisa menjaga jarak karena kondisi memang tak memungkinkan.

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
Mohon tunggu...

Lihat Konten Money Selengkapnya
Lihat Money Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun