Artinya Program Kartu Pra Kerja ini bisa dibilang gagal. Apalagi dibarengi dengan pelatihan yang diberikan dalam program ini penuh kontroversi, mulai dari mitra pelatihannya hingga materi yang diberikan dalam pelatihan tersebut.
Tak salah, jika kemudian Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merekomendasikan untuk menghentikan sementara Kartu Pra Kerja, lantaran KPK melihat ada potensi korupsi dalam pelaksanaannya.
Selain itu ada pula konflik kepentingan yang terjadi dalam pelaksanaan program yang telah berjalan 3 gelombang ini.
Seperti diketahui KPK telah melakukan evaluasi atas pelaksanaan Kartu Pra Kerja yang tengah dilaksanakan pemerintah.Â
Dan hasilnya, KPK memberikan rekomendasi tentang pelaksanaan program ini. Seperti dilansir Kompas.Com
Pertama, masalah teknis pelaksanaan peserta Kartu Pra Kerja yang dianggap KPK tidak tepat sasaran. Seharusnya peserta yang masuk dalam whitelist atau sasaran penerima tak perlu mendaftar, namun di hubungi oleh pihak manajemen Kartu Pra Kerja berdasarkan data dari Kementerian Tenaga Kerja.
"Peserta terdaftar dalam data whitelist kementerian atau lembaga belum terdaftar pada laman program Kartu Prakerja," ujar KPK.
Kedua, terkait masalah mitra kerja dalam Kartu Pra Kerja. KPK menemukan ada potensi masalah dalam penunjukan platform digital yang menjadi mitra kerja Kartu Pra Kerja.
Selain itu KPK mencium adanya konflik kepentingan antara platform digital dengan lembaga pelatihan yang ditunjuk.
Ketiga, terkait kurasi materi pelatihan, konten yang diberikan dalam pelatihan Kartu Pra Kerja yang dilaksanakan secara daring itu tak layak sebagai konten berbayar.
Lantaran sebagian besar kontem tersebut bisa didapatkan secara gratis melalui berbagai channel Youtube.
