Masyarakat Indonesia Tak Patuh, karena Tak Percaya pada Kebijakan Pemerintah Jokowi dalam Penanganan Covid-19?

Memang tak mudah memerintah dalam situasi Pandemi Covid-19 seperti saat ini. Tak ada satu pun negara di dunia ini yang siap dengan kondisi pandemi.

Negara maju, negara berkembang, apalagi negeri miskin semua kedodoran menanganinya. Memang ada beberapa negara yang dianggap berhasil menangani Covid-19, sehingga masyarakat mereka kini mulai bisa menikmati kembali normalitas kehidupan sehari-hari walau dalam situasi "the new normal".

Sebutlah negara tersebut New Zealand, Vietnam, Taiwan, kemudian Thailand mulai kembali membuka aktivitas ekonomi warganya, semua memang tak 100 persen normal.

Karena aktivitas mereka sehari-hari masih menggunakan protokol kesehatan sesuai arahan Organisasi Kesehatan Dunia, WHO. 

Mengapa mereka bisa cepat recovery? Karena mereka menerapkan kebijakan protokol kesehatan seperti menjaga jarak fisik, tak mengijinkan kerumunan dalam bentuk apapun dengan sangat ketat.

Alur kebijakan negara-negara tersebut linier dan supporting satu sama lain, tak tumpang tindih.  Selain tentu saja ada aspek lain yang memengaruhinya, seperti sistem pemerintahannya, prasyarat penetapan kebijakan hingga karakteristik masyarakatnya, termasuk di dalam nya dukungan akurasi data kependudukan serta tingkat pendidikan dan kesejahteraan warganya.

Lantas bagaimana posisi Indonesia? Hmmmm, gimana yah, akh Speechless....

Pemerintah Jokowi tak berminat melakukan locdown atau karantina wilayah secara ketat. Pemerintah Indonesia lebih suka menggunakan lockdown secara moderat dengan istilah Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), untuk mengimplementasikan protokol kesehatan penanganan Covid-19.

Alasannya, kondisi negara tak memungkinkan melakukan karantina wilayah secara ketat. Karena karakteristik masyarakatnya terutama tingkat disiplinnya yang dianggap rendah.

Kemudian dari sisi ekonomi, secara fiskal Indonesia belum mampu membayar seluruh warganya untuk diam di rumah seperti yang dilakukan Jepang atau Singapura dan beberapa negara Eropa.

Masyarakat sebetulnya bisa memahami kondisi ini, namun di tengah pemahaman itu pemerintah terus menerus  menelurkan kebijakan yang tumpah tindih bahkan satu sama lain saling bertentangan.