Mohon tunggu...
Efwe
Efwe Mohon Tunggu... Administrasi - Officer yang Menulis

Penikmat Aksara, Ekonomi, Politik, dan Budaya

Selanjutnya

Tutup

Kebijakan Pilihan

Pak Jokowi, Memang Tak Boleh Yah Rakyat Mengeluh Karena Iuran BPJS Dinaikan?

15 Mei 2020   13:51 Diperbarui: 15 Mei 2020   15:44 155
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Bagikan ide kreativitasmu dalam bentuk konten di Kompasiana | Sumber gambar: Freepik

Lucunya melihat tingkah para pendukung Presiden Jokowi yang secara membabi buta mendukung apapun keputusan pemerintah seolah  tanpa nalar diberbagai platform media sosial terutama Twitter, terkait kebijakan pemerintah kembali menaikan iuran BPJS Kesehatan melalui Peraturan Presiden nomor 64 tahun 2020.

Di mata mereka apapun keputusan Presiden Jokowi harus didukung dengan seluruh kekuatan yang ada, tanpa terkecuali, tanpa melihat  permasalahan yang ada secara komprehensif.

Saya pendukung Jokowi, 2 periode saya pilih Jokowi sebagai Presiden Republik Indonesia, saya ikut menjadi relawan, saya ikut berkampanye untuk Jokowi.

Tapi nalar saya tetap sehat, kebijakan yang bagus kita dukung, namun jika kebijakannya tak berpihak pada rakyat atau kurang pas situasi dan kondisinya seperti kenaikan iuran BPJS Kesehatan ini  kita kritik.

Masalah yang kita sedang hadapi ini pandemi Covid-19, isu utamanya kesehatan. Ingat ini masalah kesehatan yang mengancam hajat hidup seluruh bangsa Indonesia.

Pemerintah sudah mengalihkan semua prioritas anggaran untuk menangani pandemi Covid-19 dan mengantisipasi dampak ekonominya dengan berbagai stimulus yang dijanjikan pemerintah, dan menebar jaring pengaman sosial dengan skema bansos baik tunai maupun sembako.

Dan itu keren, walaupun masalah akurasi data harus diperbaiki, tapi pada prinsipnya kebijakan itu mantap. Lebih hebatnya lagi pemerintah Jokowi sudah berhitung beberapa layer keatasnya.

Karena kemungkinan anggaran bisa jebol, jika terus dipaksakan dengan tetap memakai aturan lama terkait pengaturan Keuangan Negara, maka dibuat lah Perppu nomor 1/2020 yang kini sudah sah menjadi Undang-Undang setelah DPR menyetujuinya.

Well prepared lah, semua kebijakan dibuat benar-benar komprehensif, effort pemerintah terlihat nyata dalam menanggulangi bencana non alam ini.

Namun ditengah berbagai kebijakan yang bertujuan meringankan beban dan memberi bantuan kepada masayarakat yang kini dalam kondisi terpuruk.

Tiba-tiba, iuran BPJS dinaikan lagi, kebijakan ini seperti anomali dari alur kebijakan dalam situasi krisis, yang normalnya pemerintah itu menggelontorkan dana untuk membantu masyarakat terdampak.

Dalam hal pandemi Covid-19 seluruh rakyat sebenarnya terdampak, walaupun pemerintah hanya mampu memberi bansos bagi golongan masyarakat miskin saja  yang jumlahnya  kurang lebih 26 juta orang saja.

Padahal masih banyak karena pandemi, yang tadinya tidak miskin menjadi miskin. Kebanyakan mereka dari sektor informal, yang merupakan pangsa pasar utama peserta mandiri BPJS yang iurannya dinaikan.

Kelompok menengah bawah ini, adalah kelompok paling terpuruk dalam situasi ini, bansos tak kebagian karena tak dianggap miskin.

Alih-alih diringankan bebannya  malah diberi beban yang lebih berat lagi, dengan kenaikan iuran BPJS Ini. Saya paham BPJS itu agar bisa tetap hidup iurannya harus dinaikan, karena secara itung-itungan ekonomi memang sudah tak bisa masuk. 

Tapi please, momennya diatur lebih baik, saat pandemi seperti ini iuran BPJS malah dinaikin, itu nggak masuk akal, wajar saja hujan kritik datang.

Namun berbagai kritik terkait kenaikan iuran BPJS itu kemudian oleh para "pendukung Jokowi" terutama di medsos, seperti di disgrace, digampangkan contohnya dari akun @cece_safitri yang dikenal memang akun yang getol membela apapun lebijakan Jokowi.

"Yg Ribut BPJS...                                                                                 Jangan manja, ga kuat kelas 1 dan 2 ya turun aja ke kelas 3. Yg suka mancing diair keruh, koar tapi ga paham seperti yang jas biru mercy... dah gini aja."cuitnya

Seolah mengkritik atau mengungkapkan keluhan terhadap kebijakan pemerintah itu tak boleh, haram! Come on kita masih negara demokrasi kan?

Boleh dong mengungkapkan kritik dan saran, Jokowi dan pemerintahannya saat ini masih manusia, jadi masih sangat mungkin berbuat salah makanya kita kritik.

Sebagai pendukung yang baik rasanya wajar juga kita melakukan kritik agar pilihan kita tidak terlena, kecuali mereka memang  bukan pendukung murni, buzzer yang memang dibayar untuk membela secara membabi buta.

Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
Mohon tunggu...

Lihat Konten Kebijakan Selengkapnya
Lihat Kebijakan Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun