Anies, saat itu sedang direpotkan dengan banjir yang sedang melanda Jakarta dan sekitarnya. Jika pun ada waktu jeda diluar membahas masalah banjir ia lebih suka membahas Formula E yang rencananya akan di gelar bulan Juni 2020.
Dalam wawancara dengan Koran Australia tersebut Anies secara jelas bertindak kontradiktif dengan kebijakan pemerintah pusat terkait penanganan pandemi Covid-19.
Bahkan ia menuduh Kementerian Kesehatan telah melarangnya melakukan Tes Covid-19.
"Dan kemudian ketika jumlahnya mulai naik terus, pada waktu itu kami tidak diizinkan melakukan pengujian. Jadi, setiap kali kami memiliki kasus, kami mengirimkan sampel ke laboratorium nasional" ujar Anies.
Artinya sedari Januari itu Anies sudah  mencoba akan melakukan pengujian, agak aneh,  karena reagent untuk pemgujian Covid 19 menurut beberapa literatur yang saya baca saat itu belum ada, dan RNA hasil squencing-nya baru ada di pertengahan Januari 2020.
Terus kalau bener yang diutarakan oleh Anies Baswedan bahwa ia akan melakukan pengujian, lantas ngetes nya pake apa?
Dan kita juga tahu alat-alat dan reagent saat itu belum diproduksi sebanyak saat ini, sehingga tak semuadah itu mendapatkan reagent tersebut.
Terlepas dari masalah tersebut Anies Baswedan memang terlihat sangat tanggap dan cepat namun sepertinya hanya di atas kertas saja, buktinya ia meminta wilayahnya DKI Jakarta di Karantina Wilayah atau Lockdown berkali-kali ia teriak masalah itu.
Namun Pemerintah Pusat menegaskan bahwa keputusan Lockdown atau apapun namanya itu ada di tangan mereka bukan Pemerintah Daerah.
Kebijakan karantina wilayah itu tak sesederhana yang diucapkan karena ada syarat dan kondisi tertentu agar kebijakan itu bisa berhasil. Pemerintah harus menanggung biaya hidup masyarakat  terdampak, emang mampu?
Yah salah satunya urusan fiskal itu, alias kondisi keuangan negara dan daerah. Makanya kemudian Jokowi lebih memilih Karantina wilayah moderat, atau biasa di sebut Pembatasan  Sosial Berskala Besar (PSBB) karena alasan tersebut.
