Melihat kondisi ini 2 Gubernur yakni Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan dan Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil serta 5 Kepala Daerah  Bodetabek bertemu dengan pihak Kementerian Perhubungan (Kemenhub) dan PT.KCI berdiskusi untuk menghentikan operasional KRL agar PSBB ini bisa berlangsung secara efektif untuk memutus mata rantai penyebaran Covid-19.
Kata akhir dari kebijakan penghentian ada di tangan Kemenhub yang saat ini dipegang oleh Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan (LBP), karena Menhub definitifnya Budi Karya Sumadi masih harus dirawat karena terpapar virus corona.
Luhut Binsar Pandjaitan seperti kita tahu adalah sosok yang tegas dan bagi sebagian orang kontroversial bahkan disebutkan oleh Said Didu terlalu memikirkan ekonomi dibanding keselamatan masyarakat Indonesia.
Beberapa hari sebelumnya pun kontroversi sudah dibuat oleh pensiunan tentara berbintang 3 ini dengan menandatangani Peraturan Menteri Perhubungan (Permenhub) nomor 18 tahun 2020 tentang pengendalian Transportasi Dalam Rangka Mencegah Penyebaran Covid-19.
Salah satu isi dari Permenhub itu sama sekali berlawanan dengan kebijakan PSBB yang dikeluarkan oleh Gubernur DKI, Anies Baswedan sesuai protokol PSBB yang ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan  yang salah satunya melarang pengemudi ojek online roda dua untuk mengangkut penumpang.
Akibatnya kebingungan terjadi di masyarakat, aturan mana yang harus diikuti, kesan kuat-kuatan tak terelakan apalagi secara politik antara LBP dan Anies dianggap berlawanan.
Seperti kita tahu LBP merupakan salah satu lingkaran dalam yang berpengaruh dalam pemerintahan Jokowi, sementara Anies Baswedan di personifikasikan oleh mereka yang memposisikan dirinya sebagai oposisi sebagai simbol perlawanan, mungkin ini dilihat dari perjalanan politiknya saat ia menjadi Gubernur DKIÂ
Selain itu tak sekali ini saja kebijakan Anies dimentahkan oleh LBP, saat bis antar kota disebutkan akan dilarang masuk Jakarta oleh Anies. LBP mementahkan dan melarang pembatasan tersebut.
Hal ini menjadi sexy secara politik ketika mengadu antara keduanya. LBP memang sosok orang terdekat Jokowi, semenjak awal Jokowi memerintah Indonesia tahun 2014 lalu.
Ia seorang loyalis sejati, yang siap pasang badan atas berbagai kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah Jokowi, terutama dalam hal kebijakan investasi dan ia kerap kali melakukan overlapping kebijakan ditempat yang bukan merupakan tupoksinya.
Kembali ke masalah permintaan penghentian operasional KRL Jabodetabek oleh sejumlah Kepala Daerah tersebut, seperti sudah diperkirakan sebelumnya, penghentian operasional KRL yang seharusnya dilakukan tanggal 18 April 2020, akhirnya di tolak oleh Menhub ad interim LBP.
