Selain masalah akurasi data, ada hal krusial lain yakni pengawasan. Bansos dalam situasi darurat merupakan salah satu yang paling rentan dalam membuka celah korupsi.
Modus korupsi yang biasanya terjadi dalam penyaluran bansos adalah mengurangi jatah penerima atau bahkan ada juga yang tak diberikan sama sekali.
Atau mereka terkadang membuat  list penerima bansos fiktif, akibatnya penerima yang ssharusnya dapat tak mendapat jatah seharusnya.
Untuk menangkal kejadian ini terjadi, sekali lagi akurasi verifikasi data menjadi sangat penting. Kemudian, bentuk sistem anti korupsi yang diawasi langsumg dengan melibatkan masyarakat setempat.
Atau bisa saja dengan melibatkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Â di seksi pencegahan agar bansos ini tak menjadi bancakan para penerima amanat penyaluran bansos.
Mungkin hukuman maksimal perlu dikenakan jika masih ada yang mengkorupsi dana bansos di tengah situasi pandemi ini.Â
Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H