Mohon tunggu...
Efwe
Efwe Mohon Tunggu... Administrasi - Officer yang Menulis

Penikmat Aksara, Ekonomi, Politik, dan Budaya

Selanjutnya

Tutup

Kebijakan Pilihan

Hati-hati, Menghina Pejabat dan Menyebar Hoaks Terkait Covid-19, Bakal Ditindak Tegas

6 April 2020   09:56 Diperbarui: 6 April 2020   10:02 207
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Bagikan ide kreativitasmu dalam bentuk konten di Kompasiana | Sumber gambar: Freepik

Banyak pihak terus mengumandangkan lockdown, yang dijawab oleh pemerintah dengan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang aturannya sudsh dituangkan dalam Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) nomor 6 tahun 2020 tentang PSBB.

Kalau kita perhatikan dalam aturan tersebut boleh lah disebutkan sebagai semi lockdown. Namun ya tetap saja apapun yang dilakukan oleh pemerintah akan terlihat buruk dimata mereka yang menamakan dirinya oposisi itu.

Melalui akun-akun media sosial miliknya mereka terus mendegradasi pemerintah dalam penanganan penyebaran virus corona ini, jika pun pemerintah menuruti keinginan mereka melakukan lockdown , mereka akan tetap mencari celah untuk kembali menyalahkan pemerintah dalam menangani Covid-19.

Karena memang secara natural mereka akan bertindak seperti itu. Padahal penangann Covid-19 ini bukan hanya tanggung jawab pemerintah, semua masyarakat harus terlibat.

Patuhi lah aturan pemerintah dengan tetap dirumah, menjaga jarak antar individu dan jaga kebersihan diri salah satunya dengan cara mencuci tangan, serta jaga imunitas tubuh kita dengan istirahat yang cukup dan konsumsi makanan yang seimbang.

Kita butuh kebersamaan untuk memerangi penyebaran Covid-19. Sudahilah saling serang dengan alasan politis, atau paling tidak tundalah dahulu sampai urusan ini selesai.

Jika memang merasa harus mengkritik, kritiklaah berdasarkan fakta dan data, jangan menyerang pribadi atau berdasarkan asumsi belaka.

Jadi jika memang terbiasa mengkritik dengan dasar data dan fakta tak perlu takut dengan Telegram Kapolri tersebut, kecuali memang sudah terbiasa menjual hoaks dan asumsi untuk menyerang pemerintah.

Pemerintah diharapkan juga, memperbaiki transparansi informasi dan ketegasan, tidak terus mengeluarkan kebijakan ambigu.

Ayo.. kita bersama-sama terus memperbaiki cara penanganan penyebaran Covid-19 sesuai kapasitas masing-masing. 

Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
Mohon tunggu...

Lihat Konten Kebijakan Selengkapnya
Lihat Kebijakan Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun